NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, memastikan semua pandangan Fraksi DPRD Nunukan atas dua Ranperda usulan, masing masing, Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, menjadi evaluasi dan menjadi catatan dalam penerapan kebijakan yang akan dilakukan.
‘’Kita akan tindak lanjuti semua pandangan umum Fraksi DPRD Nunukan, dan megeksekusinya secara transparan,’’ujar Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, Rabu (19/11/2026).
Jawaban untuk Fraksi Hanura
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Hanura yang mendorong pemenuhan hak dasar masyarakat akan hunian yang layak, aman, terjangkau, serta penataan permukiman yang adil dan manusiawi. Pemkab Nunukan memastikan, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman dalam RP3KP telah dirancang mencakup seluruh wilayah administrasi pada 21 Kecamatan di Kabupaten Nunukan, yang meliputi kawasan perkotaan, kawasan perbatasan negara, kawasan industri, hingga kawasan agropolitan, dengan rincian luasan, tipologi, serta titik koordinat yang termuat dalam Lampiran RP3KP dan akan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
Sementara itu, khusus untuk lokasi permukiman kumuh, berdasarkan data eksisting hasil verifikasi lapangan merujuk Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/604/XII/2020, telah terdata 11 titik lokasi permukiman kumuh yang tersebar di 5 Kecamatan dengan total luas mencapai 170,37 Hektare.
Masing masing di Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Nunukan, dan Kecamatan Nunukan Selatan.
‘’Untuk menjamin akurasi sesuai perkembangan terkini, Ranperda Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mewajibkan pendataan ulang, penilaian berdasarkan tujuh kriteria teknis kekumuhan, serta verifikasi bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi sebelum ditetapkan secara definitif melalui Keputusan Bupati dan ditinjau ulang sekurang-kurangnya dua kali dalam lima tahun,’’ ujar Iwan.
Kedua Ranperda ini, kata Iwan, disusun dengan merujuk langsung pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2043.
Dalam Ranperda RP3KP telah ditetapkan secara tegas Daerah Terlarang (Negative List) yang tidak diperbolehkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, meliputi Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Kawasan Lindung Gambut, Kawasan Hutan Lindung, serta Kawasan Ekosistem Mangrove.
Selain itu, penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan dilakukan melalui mekanisme yang sah secara hukum seperti pemberian hak atas tanah negara, konsolidasi tanah, dan pendayagunaan tanah terlantar, sedangkan program bantuan stimulan perbaikan rumah mensyaratkan status tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa.
Pemerintah Daerah menegaskan bahwa setiap pelaksanaan pemugaran, peremajaan, maupun pemukiman kembali (relokasi) wajib memperhatikan hak keperdataan masyarakat, kondisi ekologis lokasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Secara operasional, relokasi wajib didahului dengan sosialisasi, rembuk warga, dan musyawarah mufakat.
‘’Sebelum pembongkaran permukiman lama dilakukan, Pemerintah Daerah menyediakan hunian sementara, menyelesaikan proses ganti untung berdasarkan kesepakatan, serta memastikan tersedianya hunian pengganti yang layak lengkap dengan legalitas hak atas tanah dan dukungan pemulihan mata pencaharian masyarakat pesisir,’’ jelas Iwan.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah sepakat bahwa perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman harus disusun secara matang, terpadu, dan transparan dengan berorientasi pada kualitas hunian yang layak bagi masyarakat.
‘’Untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas, kedua Ranperda menjamin peran serta masyarakat sejak tahap pendataan, perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan dan evaluasi melalui pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP), Forum PKP, serta kewajiban konsultasi publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,’’ beber Iwan.







