NUNUKAN, infoSTI – Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas pandangan, kritik, dan masukan yang disampaikan Fraksi Demokrat terkait perlunya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya pembangunan fisik, tetapi terutama dari sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
‘’Masukan mengenai efisiensi belanja operasional juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan digitalisasi administrasi, pola belanja pemerintah memang perlu terus dievaluasi dan disesuaikan. pengeluaran yang dapat dikurangi, disederhanakan, atau dialihkan kepada kebutuhan yang lebih prioritas harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien,’’ ujarnya, Jumat (18/9/2026).
Pemerintah daerah juga sepakat bahwa dalam menentukan suatu program atau kegiatan, perlu dibedakan secara jelas antara keinginan dan kebutuhan, antara hal yang penting dan hal yang mendesak, serta antara program yang harus segera dilaksanakan dan program yang masih dapat ditunda.
Dengan prinsip tersebut, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat dikelola secara lebih bijaksana, sehingga anggaran benar-benar diarahkan kepada sektor dan wilayah yang membutuhkan penanganan paling prioritas.
‘’Keadilan pembangunan bukan berarti seluruh wilayah harus menerima program dengan jumlah dan bentuk yang sama, tetapi setiap wilayah harus memperoleh perhatian sesuai dengan kebutuhan, permasalahan, potensi, dan tingkat urgensinya. tidak boleh ada masyarakat atau wilayah yang merasa diabaikan karena seluruh masyarakat kabupaten nunukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah,’’ ujar Iwan.
Kedepan, pemerintah daerah akan terus mendorong budaya kerja yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Setiap program pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas, setiap anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap kebijakan harus diarahkan pada kepentingan masyarakat kabupaten nunukan secara keseluruhan.
‘’Dengan semangat kebersamaan antara pemerintah daerah dan dprd, diharapkan proses pembangunan kabupaten nunukan dapat berjalan semakin terarah, berkeadilan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,’’ kata Iwan lagi.
