NUNUKAN, infoSTI – Pj Sekda Nunukan, Raden Iwan Kurniawan mengatakan, pemerintah akan terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap progres pelaksanaan pekerjaan, memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak pelaksana, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Ini menjawab usulan Fraksi Nasdem yang meminta ada pemangkasan belanja seremoni dan dialihkan pada skala prioritas, demi efisiensi di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan pusat.
Terhadap kegiatan yang mengalami keterlambatan, akan dilakukan identifikasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi dan segera ditindaklanjuti dengan langkah percepatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
‘’Pemerintah sependapat bahwa infrastruktur yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan berdampak langsung terhadap mobilitas, keselamatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat perlu menjadi perhatian utama. oleh karena itu, perangkat daerah terkait akan diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai skala prioritas, kemampuan keuangan daerah, serta sisa waktu pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ ujarnya, dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemkab Nunukan atas Pandangan Fraksi Fraksi DPRD Nunukan, Jumat (18/9/2026).
Berkenaan dengan penanganan masalah sosial dan program pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah sependapat bahwa pelaksanaannya memerlukan pengawalan dan pengendalian yang lebih intensif agar manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Untuk itu, pemerintah akan mendorong perangkat daerah terkait untuk memperkuat validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi program secara berkala.
‘’Pemerintah juga akan mengupayakan agar pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada sisa tahun anggaran dapat dilaksanakan secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran, sehingga setiap alokasi anggaran yang tersedia dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ imbuhnya.
Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap usulan perbaikan maupun pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas sekolah mempunyai pengaruh langsung terhadap keamanan, kenyamanan, dan kualitas proses pembelajaran.
‘’Secara keseluruhan, pemerintah menerima berbagai usulan pembangunan infrastruktur tersebut sebagai masukan penting dalam penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah. namun demikian, mengingat besarnya kebutuhan pembangunan yang harus ditangani dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, seluruh usulan perlu melalui tahapan verifikasi,’’ kata iwan.
