NUNUKAN, infoSTI – Sebuah spanduk berisi anjuran agar memperbaharui E-Pass Pelabuhan mulai 1 Februari 2026, yang terpasang di pintu masuk Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Kalimantan Utara, memicu protes keras para supir truk pelabuhan.
Pasalnya, anjuran tersebut diiringi dengan kenaikan tarif E-Pass, yang tadinya Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta.
Kebijakan ini, dianggap memberatkan supir. Apalagi kenaikan yang terjadi, dianggap tidak ada dasar hukum, tidak disosialisasikan dengan transparan dan tidak diimbangi dengan perbaikan fasilitas yang lebih layak.
‘’Biaya E-Pass Pelabuhan naik awal Tahun 2026, tapi ongkos transportasi dari kontainer tidak ada kenaikan hampir tiga tahun. Ini kebijakan tidak manusiawi,’’ ujar perwakilan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) dan juru bicara para supir truk pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, Hendra, saat mengadukan keluhan mereka ke Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Minggu (1/2/2026).
Di lokasi parkir truk, di depan pelabuhan Tunon Taka, para supir menuturkan, system pembayaran E-Pass yang menurut mereka janggal.
E-Pass yang seharusnya menjadi PNBP dan disetorkan ke kas negara dengan system pembayaran resmi, selalu ditarik tunai dengan bukti pembayaran selembar kertas foto copy dan diisi dengan tulisan tangan.
Pada kwitansi yang diterima para supir, tidak tanda tangan pejabat PT Pelindo, atau stempel perusahaan BUMN tersebut.
‘’Kami menduga ada pungli. Pertama, kenaikan biaya E-Pass tidak disosialisasikan dengan jelas dasar hukumnya. Kami sekitar seratus supir truk ini hanya diminta tulis nama dan tanda tangan sebagai persetujuan atas kebijakan kenaikan E-Pass yang mau gak mau kami isi juga,’’ kata Hendra.
Pada prinsipnya, para supir pelabuhan tidak akan menolak kenaikan tariff E-Pass dengan catatan ada timbal balik yang diterima.
Faktanya, mau nominalnya Rp 1,5 juta, lalu naik di Tahun 2025 menjadi Rp 2 juta, dan kembali naik Rp 2,5 juta di Tahun 2026, fasilitas yang dinikmati para supir di pelabuhan masih sangat minim.
Areal kontainer yang menjadi lokasi bongkar muat barang akan penuh debu saat musim panas. Sedangkan ketika musim penghujan, akan sangat becek dan penuh lumpur.
Belum lagi kondisi Mushola dan toilet pelabuhan yang jorok.
Hendra menjelaskan, biasanya, barang dalam satu container, akan dimuat oleh 3 sampai 4 truk.
Sementara biaya bongkar satu kontainer, hanya sekitar Rp 800.000 sampai Rp 900.000.
Jika dikalkulasi, Rp 800.000 dibagi 3 truk, masing masing memperoleh upah tak sampai Rp 300.000.
‘’Belum lagi dipotong 7 persen untuk JPT. Pungutan Rp 10.000 oleh Pelindo sekali jalan. Penghasilan bersih truk, hanya Rp 240.000. Itu belum kita bicara uang makan,beli rokok. Belum harga BBM dan onderdil,’’ urai Hendra.
Mewakili suara para supir truk pelabuhan, Hendra meminta PT Pelindo mengkaji ulang kebijakan kenaikan tariff E-Pass.
Pelindo harus memikirkan keadaan para supir yang hanya mencoba survive.
‘’Kami para supir ini masih bisa ada penghasilan yang dianggap lumayan karena ada rumput laut. Kalau hanya mengandalkan bongkar container, impas saja pemasukan dan pengeluaran kami,’’ tegasnya.
‘’Jika keinginan para supir tak digubris, mereka akan membawa masalah ini ke DPRD Nunukan, meminta hearing, sekaligus membedah indikasi pungli di Pelabuhan Tunon Taka,’’ kata dia.
Dukungan DPRD Nunukan
Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, meminta PT Pelindo melihat suara para supir sebagai alarm dan warning.
Menurutnya, supir truk pelabuhan, adalah tonggak ekonomi di Kabupaten Nunukan, yang merupakan wilayah perbatasan RI – Malaysia ini.
‘’Jangan dipandang enteng ini keluhan para supir. Mereka mogok, suplay barang kebutuhan Nunukan akan langka, harga pasti naik. Barang pelabuhan inilah yang selama ini sampai ke masyarakat dan dikonsumsi mereka di wilayah perbatasan ini. Mohon ini diperhatikan,’’ ujar Andre.
Andre juga ikut mempertanyakan system penarikan pembayaran E-Pass yang menurutnya aneh.
Wajarnya, pembayaran apapun yang masuk PNBP, seharusnya bisa dilakukan online dan langsung masuk kas negara.
‘’Sedangkan di lapangan, pembayaran diharuskan tunai, bukti kwitansinya hanya selembar kertas yang tidak ada stempel PT Pelindo, ataupun tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab,’’ kata dia.
‘’Jika demikian bentuk kwitansinya, saya tidak menyalahkan para supir menganggap ada pungli. Indikasinya ada, apalagi para supir mengadukan ada pungutan Rp 10.000 oleh Pelindo kepada setiap truk yang mengangkut semen dari dermaga ke gudang pemilik barang. Itu juga tidak ada kwitansinya,’’ lanjutnya.
Andre menyarankan para supir membuat surat keberatan, dan mendukung mereka mengajukan tuntutan kenaikan ongkos bongkar muat kontainer jika E-Pass dinaikkan.
‘’Kalau surat tersebut tidak direspon PT Pelindo Nunukan, kita bawa ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP),’’ kata dia.
Andre kembali menegaskan, bahwa para supir juga punya keluarga yang harus dinafkahi.
Saat ini, harga BBM dan onderdil mobil juga mengalami kenaikan harga.
‘’Kalau E-Pass naik tanpa mempertimbangkan penghasilan supir, tentu tidak fair. Fikirkan juga kesejahteraan supir,’’ kata Andre.
