NUNUKAN, infoSTI – Masyarakat pedalaman Seimanggaris, Nunukan, Kalimantan Utara, memprotes macetnya suplay BBM jenis bensin dan solar ke wilayah mereka.
Distribusi yang mandek, berakibat kepada kenaikan BBM yang mencapai Rp 20.000/liter.
Imbasnya, nelayan, transportasi perahu, mobil travel, hingga petani sawah serta petani kelapa sawit, kesulitan melakukan pekerjaan mereka.
‘’Sejak awal Desember 2025 suplay BBM terhenti. Masalahnya karena KSOP Nunukan tidak keluarkan izin untuk pengangkutan BBM ke Dermaga Pelabuhan Sekaduyan Taka,’’ ujar Ketua Komunitas Travel Kalimantan (KONTRAK), Rusli, dihubungi Senin (26/1/2026).
Masyarakat yang kesulitan BBM, kemudian mencari alternative lain, dengan mendatangkan BBM asal Kabupaten Malinau.
Hal ini berimbas pada harga BBM yang mencapai Rp 20.000/liter.
‘’BBM ini kita beli dari luar Kabupaten Nunukan. Dan melewati beberapa tangan, itu kenapa harga per botol sekitar Rp 18.000 sampai Rp 20.000. Itu tidak sampai seliter sebenarnya,’’ jelas Rusli.
Keresahan ini kian menumpuk, karena pemerintah daerah, dianggap slow respon atau lambat bertindak.
Beruntung, pasokan Sembako dan kebutuhan pokok lain bisa lancar, karena kapal kapal kayu pengangkut bahan pangan, berasal dari Nunukan, dan tidak bergantung dengan ketersediaan BBM di wilayah Seimanggaris.
‘’Dua bulan ini teman teman travel sudah ajak demo, masyarakat juga mau demo. Mereka ingin naikkan ongkos travel dan biaya angkutan kapal ke Nunukan. Masalahnya, kita harus pastikan dulu suplay aman, sehingga rencana demo beralih menjadi koordinasi dengan pejabat Pemda Nunukan,’’ kata Rusli lagi.
Rusli menduga, adanya pembaharuan izin dan pelanggaran pihak agen penyalur, menjadi penyebab KSOP belum mengeluarkan izin bongkar muat BBM untuk wilayah Kecamatan Seimanggaris.
Selain itu, indikasi agen penyalur yang lebih mengutamakan agen eceran, menjadikan BBM selalu cepat habis, dan tidak tepat sasaran, tak bisa dikesampingkan.
‘’Setiap kali BBM datang itu sekitar 20 ton. Tapi hanya dua hari sudah habis di SPBU. Mereka terang terangan menjual ke pembeli yang membawa jerigen,’’ imbuhnya.
Ia menegaskan, pembelian jumlah besar untuk BBM subsidi tentu menyalahi aturan, dan membuat subsidi tidak tepat sasaran.
‘’Ini diatur dalam Pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas. Jadi masyarakat ingin pengawasan melekat. Dahulukan kuota kami, jangan prioritaskan pembelian agen eceran, karena itu menyalahi aturan,’’ tegasnya.
Jawaban Pemda Nunukan
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Nunukan, Rohadiansyah mengakui keterlambatan suplay BBM yang saat ini menimbulkan gejolak masyarakat.
Ia menjelaskan, nihilnya Tersus (Terminal Khusus) bongkar muat BBM, menjadi alasan mengapa suplay BBM untuk pedalaman Seimanggaris belum terealisasi hingga saat ini.
‘’Masalah utamanya karena Dermaga atau Pelabuhan Sekaduyan Taka di Seimanggaris ini bukan Tersus. Dan Kabupaten Nunukan sampai hari ini tidak memiliki satupun Tersus,’’ jawabnya melalui sambungan telfon.
Kendati demikian, kata Rohadiansyah, ada sebuah kondisi khusus yang menjadikan kebijakan lokal/local wisdom masih bisa berlaku.
Salah satunya, alasan untuk kepentingan umum, apalagi Kabupaten Nunukan, adalah daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), dan wilayah perbatasan RI – Malaysia.
‘’Penekanannya masih ke lokal wisdom ya. Hari ini kita mencoba berkoordinasi dengan KSOP. Kita upayakan distribusi kembali jalan,’’ kata dia.
‘’Kita usahakan penyelesaian masalah suplay dulu. Masalah lainnya kita selesaikan bertahap,’’ tutupnya.
