NUNUKAN, infoSTI – Palang Merah Indonesia (PMI) Nunukan, Kalimantan Utara, menggalang donasi untuk bantuan banjir Sumatera, bersama sejumlah elemen masyarakat.
Aksi tersebut, dilakukan pada 3 – 15 Desember 2025, di banyak lokasi.
Diantaranya, di lampu merah jalan protokol Nunukan, sejumlah sekolah, alun alun, pasar, dan komunitas seni.
“Alhamdulillah, selama 12 hari kita lakukan penggalangan dana untuk saudara kita yang terkena bencana banjir di Pulau Sumatera sebesar Rp 138.613.708,” ujar Ketua PMI Nunukan, Sadam Husein, dalam jumpa pers, Kamis (18/12/2025).
Jumpa pers, kata Sadam, menjadi cara PMI Nunukan untuk mengumumkan kepada publik, arah bantuan hingga jumlah nominal, sekaligus sebagai bentuk transparansi kinerja PMI Nunukan.
Sadam melanjutkan, pengumpulan bantuan, difokuskan pada donasi uang, mengingat sampai hari ini, distribusi bantuan masih sangat kesulitan.
“Sesuai arahan PMI Pusat, kita fokus untuk donasi uang, karena kalau barang, distribusinya sulit. Akses disana belum terbuka, sehingga donasi yang kita kirim dibelanjakan di daerah dekat wilayah bencana saja,” jelasnya.
Hasil donasi, ditransfer ke PMI Provinsi Kaltara, untuk selanjutnya ditransfer ke PMI di 3 Provinsi yang mengalami bencana banjir, masing masing, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.
Sadam menguraikan, total donasi yang dikumpulkan PMI Kaltara, sebesar Rp. 393.867.363.
Uang tersebut dibagi untuk 3 Provinsi yang terkena bencana banjir, dengan rincian, Sumut Rp.137.853.577, Aceh Rp. 157.546.945, dan Sumbar Rp. 98.466.841.
“Bantuan terus dilakukan berangsur karena tipikal bencana kali ini beda dengan sebelumnya, (Tsunami). Kali ini lebih parah, rumah penduduk belum layak ditempati, sebagian desa hilang, dan masih difikirkan pola penanganan jangka panjangnya oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Disinggung terkait penggalangan dana harus izin Pemerintah sebagaimana yang dikatakan Mensos RI Syaifullah Yusuf/Gus Ipul, Sadam menegaskan, PMI tak mau berpolemik di tengah kondisi bencana yang masih membutuhkan konsentrasi dan perhatian serius semua pihak ini.
“Kita belum mengamini kontroversi Mensos terkait menggalang dana harus izin. Yang jelas, kemanusiaan diatas segalanya,” tegas Sadam.
