TANJUNG SELOR, infoSTI — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memacu peningkatan rasio elektrifikasi. salah satunya melalui percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dinilai paling ideal untuk kondisi geografis wilayah tersebut.
Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Kaltara, Azis, mengatakan, posisi Kaltara yang berada dekat garis khatulistiwa, membuat paparan sinar matahari stabil sepanjang tahun, sehingga teknologi energi surya menjadi pilihan paling efektif.
Hingga kini, Pemprov Kaltara telah menerima lebih dari lima proposal dari berbagai desa, di antaranya:
- Desa Tagul.
- Desa Linsayung.
- Desa Buong Baru (KTT).
- Desa Tanjung Buka (SP 6)
“Kami menerima sejumlah proposal dari desa yang mengajukan permohonan listrik atau penerangan. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat sangat mendesak,” ujar Azis, Selasa (9/12/2025).
Meski berasal dari lokasi berbeda, seluruh usulan memiliki tujuan serupa: menghadirkan listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PLN.
“Intinya, semua proposal ini meminta pengadaan listrik. Namun belum ada detail desain atau konsep teknis yang diajukan desa,” jelas Azis.
Setelah menerima proposal dari desa-desa, tahapan selanjutnya adalah melakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi wilayah, akses medan, ketersediaan lahan, serta potensi energi lainnya sebelum menentukan kelayakan pembangunan PLTS.
“Survei penting agar desain sistem dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan,” tegas Azis.
PLTS Jadi Prioritas, Mikrohidro Masih Terbatas
Selain PLTS, wilayah seperti Kabupaten Malinau, sebenarnya memiliki potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mikro karena banyaknya aliran sungai.
Namun, menurut Azis, pembangunan mikro hidro memiliki tantangan lebih besar. Karena PLTA mikro, titik potensi air harus dekat dengan permukiman yang membutuhkan listrik.
‘’Ini sering jadi kendala. Berbeda dengan PLTS yang perangkatnya bisa ditempatkan di mana saja,” terangnya.
Azis juga mengakui, hingga kini sekitar 105 desa di Kaltara masih belum teraliri listrik.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur elektrifikasi membutuhkan biaya yang besar, sehingga dukungan anggaran pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Pemprov akan terus mengajukan permohonan bantuan ke pusat, baik melalui APBN maupun DAK, agar pembangunan listrik di desa-desa ini bisa dipercepat,” kata Azis.
