NUNUKAN, infoSTI – DPRD Nunukan menggelar zoom meeting, membahas harmonisasi dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif bersama Kemenkumham Kanwil Kalimantan Timur, Selasa (25/11/2025).
Ranperda inisiatif ini meliputi Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Raperda Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat.
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj Andi Mariyati ini, diikuti Ketua Bapemperda DPRD Nunukan, Hamsing S.Pi, anggota Bapemperda yakni Drs. Syarifuddin, Gat S.Pd, dan Hasbi. Rapat berfokus pada penyelarasan norma agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hadir pula Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Nunukan, Bagian Hukum Provinsi Kalimantan Utara dan Bagian Hukum Pemkab Nunukan.
“Raperda ini disusun berdasarkan kebutuhan daerah, terutama dalam memperkuat perlindungan masyarakat adat dan akses bantuan hukum bagi warga kurang mampu,” ujar Hamsing.
Masyarakat adat di Nunukan memerlukan payung hukum agar identitas dan hak mereka tidak terabaikan. Keberadaan aturan ini, dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah.
Ia menjabarkan, Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat nantinya memuat pengakuan terhadap keberadaan kelompok adat di wilayah Nunukan.
Regulasi ini juga mengatur perlindungan hak adat, pelestarian budaya, serta mekanisme pengelolaan wilayah adat.
“Kami ingin masyarakat adat mendapatkan pengakuan hukum yang jelas, sehingga hak mereka tidak diabaikan,” ujar Syafrudin berpendapat.
Sementara itu, Ranperda Pemberian Bantuan Hukum dirancang untuk memberikan akses hukum bagi warga kurang mampu.
Ranperda ini akan mengatur mekanisme pemberian bantuan hukum, lembaga penyedia layanan, serta pendanaan.
Gat Khaleb mengatakan, advokasi sangat dibutuhkan mengingat banyak warga adat menghadapi perkara hukum tetapi terbatas secara ekonomi.Dengan adanya Perda tersebut, masyarakat dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak.
“Ini penting, karena tidak semua warga mampu menyewa pengacara saat menghadapi masalah hukum,” tutur Gat dalam rapat.
Perwakilan Kemenkumham Kaltim, memberikan sejumlah koreksi teknis mengenai redaksional pasal dan sinkronisasi dengan undang-undang di tingkat nasional.
Masukan tersebut akan menjadi bagian penyempurnaan sebelum Ranperda masuk tahap berikutnya.
DPRD Nunukan menargetkan pembahasan lanjutan dilakukan setelah seluruh catatan telah diaplikasikan dalam finalisasi dokumen.
