NUNUKAN, infoSTI – Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, untuk mempelajari pola pengelolaan pelabuhan rakyat yang diterapkan daerah tersebut, Senin (17/11/2025).
Kepada Kabid Pengembangan Dinas Perhubungan Polewali Mandar, Abbas Amin, Mansur menyampaikan ketertarikannya terhadap sistem pengelolaan Pelabuhan Tanjung Silopo yang dikenal mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami datang untuk melihat langsung bagaimana Polewali Mandar mengelola pelabuhan rakyatnya. Banyak hal yang bisa kami pelajari untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi Nunukan,” ujar Mansur.
Mansur, kemudian menerima banyak penjelasan tentang proses pembenahan fasilitas, pengawasan aktivitas kapal, hingga penerapan administrasi kepelabuhanan yang lebih rapi, dan berperan meningkatkan arus kedatangan kapal dan aktivitas perdagangan lokal.
Mansur menilai bahwa keberhasilan Tanjung Silopo dapat menjadi contoh bagi banyak daerah pesisir, dan mengapresiasi data yang ditampilkan, mulai dari proses perencanaan hingga pengelolaan harian di pelabuhan setempat.
Selain itu, kunjungan ini juga membahas pola kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan. Pendekatan itu dinilai mampu menciptakan keteraturan tanpa menghambat aktivitas ekonomi warga.
Mansur juga mengamati bagaimana pola pengawasan terhadap arus keluar masuk barang dan penumpang dilakukan, Ia menilai sistem tersebut dapat membantu meminimalkan potensi penyalahgunaan dan memudahkan proses pendataan.
Informasi yang diuraikan, dinilai Mansur sangat membantu untuk merumuskan penguatan pelabuhan rakyat di Nunukan.
Menurutnya, daerah perbatasan membutuhkan pola pengelolaan yang mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi antar wilayah.
“Pengalaman yang disampaikan pihak Dishub Polewali Mandar, menjadi bahan penting bagi kami. Pengelolaan pelabuhan tidak bisa berdiri sendiri, harus ditopang oleh sistem kerja yang teratur dan SDM yang benar-benar siap,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan pelabuhan rakyat tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga tata kerja, pelayanan pengguna jasa, dan kesiapan sumber daya manusia.
Dalam sesi diskusi, Kabid Pengembangan Dishub Polewali Mandar menjelaskan berbagai kendala yang pernah dihadapi, termasuk tantangan dalam menjaga fasilitas pelabuhan dan mengatur penataan kapal tradisional.
Kunjungan kerja ini memberikan gambaran luas bagi Muhammad Mansur terkait pengelolaan pelabuhan rakyat yang lebih tertata.
‘’Hasil pertemuan ini akan menjadi rujukan untuk pembahasan di tingkat kabupaten, terutama terkait peningkatan kualitas layanan pelabuhan rakyat di Nunukan,’’ kata Mansur.
