NUNUKAN, infoSTI – Banjir yang melanda lima kecamatan di Pulau Sebatik pada 11–12 November 2025 menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
Banjir merendam sekolah, puskesmas, rumah ibadah, kantor desa, hingga permukiman warga, menunjukkan bahwa persoalan banjir harus menjadi perhatian serius dengan penanggulangan yang cepat.
Sejumlah proyek drainase yang baru selesai dibangun melalui program pemerintah pusat seharusnya memberikan dampak pengurangan risiko banjir.
Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banjir tetap terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi.
“Kondisi ini bukan sekadar kritik terhadap proyek fisik, tetapi penegasan bahwa pembangunan yang tidak mengikuti kerangka perencanaan menyeluruh tidak akan memberikan hasil maksimal,” kata anggota DPRD Nunukan, Andi Yakup, (14/11/2025).
Banjir di Pulau Sebatik, memperlihatkan bahwa penanganan drainase tidak bisa berbasis lokasi semata, melainkan berbasis sistem yang saling terhubung. Sebatik memiliki karakter hidrologis yang kompleks.
Air hujan dari kawasan daratan terutama dari wilayah dengan elevasi lebih tinggi-bergerak cepat menuju pesisir.
Ketika hujan deras bersamaan dengan pasang laut, air membutuhkan jalur yang dirancang matang agar dapat mengalir keluar tanpa hambatan.
“Drainase hanya akan berfungsi apabila kapasitasnya memadai, tersambung antarsaluran, memiliki titik muara yang jelas, dan dirancang sesuai dinamika pasang-surut laut,” ucapnya.
Jika salah satu elemen tidak diperhitungkan, banjir akan terus hadir setiap tahun. Inilah yang terjadi pada drainase baru di Sebatik Timur yang belum menghadirkan perubahan signifikan.
Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan kebijakan, bukan sekadar menambah proyek baru. Ketika pembangunan berjalan tanpa peta besar, maka hasilnya bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
“Drainase yang dibangun secara terpisah tidak mampu mengatasi arus air yang seharusnya dikelola dalam satu sistem menyeluruh,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Sebatik, Yakub melihat banjir sebagai sinyal penting agar pemerintah menata ulang arah pembangunan. Sebatik membutuhkan master plan drainase yang dirancang secara profesional untuk acuan pembangunan infrastruktur.
“Dokumen ini akan memetakan seluruh aliran air darat, mengatur saluran primer–sekunder–tersier, serta menentukan titik pembuangan air yang sesuai kondisi pesisir,” sebut dia.
Dengan adanya master plan, semua pembangunan drainase baik yang menggunakan anggaran daerah maupun pusat akan mengikuti satu pola yang sama. Tidak ada lagi proyek yang berdiri sendiri atau tidak terhubung dengan saluran lain.
“Setiap anggaran yang dikeluarkan akan memiliki dampak yang jelas dan terukur,” ucapnya.
Banjir berulang menandakan perlunya arah kebijakan yang lebih tegas. Perencanaan drainase tidak boleh lagi bergantung pada proyek tahunan yang berdiri sendiri, tetapi harus bergerak menuju kerangka besar yang memperhatikan keseluruhan kawasan.
Proyek drainase harus dilihat sebagai bagian dari sistem, bukan hanya fisik di satu titik. Ketika saluran air dirancang secara terintegrasi, maka potensi banjir dapat ditekan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas,” terangnya.
