NUNUKAN, infoSTI – Plt. Sekda Nunukan, Jabbar menghadiri Focus Grup Discussion (FGD) Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Prioritas Perbatasan (IPKP KPP) Tahun 2025, yang diinisiasi oleh BNPP RI, di Ruang Rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Rabu (29/10/2025).
Untuk diketahui, IPKP KPP, adalah indikator yang digunakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengukur keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia.
FGD ini, membahas variabel dan indikator pengukuran IPKP KPP, serta tantangan pembangunan di wilayah perbatasan, untuk mematangkan instrumen pengukuran IPKP agar lebih akurat, relevan, dan terukur.
‘’Pengukuran IPKP KPP sangat penting, karena Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai daerah perbatasan dengan negara Malaysia,’’ ujar Jabbar mewakili Bupati Nunukan, Irwan Sabri.
‘’Nunukan juga menjadi pintu gerbang dan etalase negara di perbatasan utara Kalimantan,’’ imbuhnya.
Menyikapi berbagai tantangan dan kendala tersebut, Pemda Nunukan selalu berusaha meningkatkan tata kelola pembangunan wilayah perbatasan dengan cara meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas batas.
Memperkuat kapasitas SDM lokal, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif di kecamatan – kecamatan perbatasan, serta mendorong sinergitas serta kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.
Jabbar meminta FGD kali ini bisa mengidentifikasi isu-isu strategis dan kendala aktual dalam pengelolaan perbatasan.
‘’Bisa memunculkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis data, serta terbangun sinergi antara semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan,’’ ujar Jabbar.
Hasil pengukuran IPKP ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam merancang pembangunan yang menyeluruh, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat perbatasan.
Dengan penguatan basis data dan indikator yang presisi, BNPP optimistis kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi etalase depan negara yang berdaya saing dan sejahtera.
Turut hadir pada acara tersebut Deputi III Bidang Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mayjen TNI (Purn) Ramses Limbong.
