NUNUKAN, infoSTI – Warga Perbatasan RI – Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar aksi demonstrasi pasca kunjungan rombongan Komisi II DPR RI dan Wamendagri, Bima Arya, ke Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Sabtu (4/10/2025).
Pemuda perbatasan ini meneriakkan kekecewaan mereka karena PLBN yang telah menelan anggaran Negara lebih Rp 200 miliar, hanya menjadi bangunan mubazir dan tak berfungsi sebagaimana tujuan awal pembangunan.
‘’Kami menyatakan sikap untuk menutup sementara PLBN Sebatik, hingga ada kepastian mengenai waktu pengoperasiannya secara resmi,’’ ujar salah satu koordinator aksi demo, Dedy Kamsidi, dalam aksi tersebut.
Dedy mengaku sangat kecewa dengan sikap para pejabat Negara, khususnya Komisi 2 DPR RI yang katanya reses, namun tak memberi waktu cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Bahkan anggota DPRD Nunukan yang ikut mendampingi kunjungan ke PLBN, diberikan waktu sangat terbatas, sehingga tak semua aspirasi masyarakat tersampaikan.
‘’Berapa banyak pejabat datang silih berganti, namun PLBN Sebatik masih tetap tak berfungsi. Mereka hanya menghamburkan anggaran Negara saja dengan DL (Dinas Luar), DL dan DL. Progres nihil,’’ tegasnya.
Dedy menegaskan, para pendemo sangat faham, bahwa berfungsinya PLBN, tentu hasil kesepakatan dan persetujuan dua Negara, RI – Malaysia.
Namun yang mereka tuntut adalah penjelasan dari para pejabat yang hanya sebatas berkunjung dan melihat bangunan PLBN, tanpa bisa menjelaskan sudah sejauh mana upaya diplomasi yang dilakukan pejabat Negara dengan pihak Malaysia.
‘’Mereka punya SDM dan kemampuan diplomasi untuk segera memfungsikan PLBN. Kalau mangkrak terus, kita pertanyakan Tim Perencanaannya, apakah memang dibangun untuk pajangan. Dan kalau tak mampu berdiplomasi, sadar diri, mundur dari jabatannya, banyak anak negeri yang mampu untuk melakukan itu,’’ kata dia.
Aksi demonstrasi inipun didampingi lima anggota DPRD Nunukan Dapil Sebatik, masing masing, Andi Muliyono, Hamsing, Firman, Ramsah dan Nadia.
Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono juga menyuarakan kekecewaannya atas sikap para pejabat Negara yang konon katanya reses ke PLBN bersama Wamendagri Bima Arya.
‘’Namanya reses itu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak banyaknya. Yang terjadi semua serba dibatasi, Anggota DPRD Nunukan, Hamsing baru angkat tangan saja sudah diperingatkan untuk singkat dan sebentar saja. Tak semua tersampaikan aspirasi masyarakat kita,’’ sesalnya.
Anggota DPRD Nunukan mengaku selalu tersudut, dan tak bisa memberi penjelasan logis ketika masyarakat Pulau Sebatik mempertanyakan kapan PLBN bisa beroperasi.
DPRD Nunukan juga sudah pernah mengajukan persoalan ini ke Kantor Staff Presiden (KSP), namun sampai hari ini tak ada tanggapan.
‘’Masalah ini sudah sekian lama, masyarakat butuh penjelasan apakah pemerintah pusat sudah melakukan lobi lobi dengan Malaysia. Ini kan tidak ada penjelasan apapun sampai hari ini,’’ kata Andi Muliyono.
PLBN Sebatik, dibangun sejak 2020 dengan anggaran sekitar Rp 248 miliar.
PLBN dibangun dengan tujuan menjadi motor penggerak perekonomian kawasan perbatasan serta memperkuat pengawasan dan keamanan negara.
