NUNUKAN, infoSTI – Bupati Nunukan, Irwan Sabri, memaparkan tujuh isu strategis yang menjadi tantangan sekaligus fokus pembangunan Kabupaten Nunukan pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Irwan menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ada 7 isu strategis yang dipaparkan dalam rapat dipimpin oleh Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI ini.
- Akses Logistik Terbatas dan Stabilitas Harga
Irwan Sabri menjelaskan, distribusi barang ke wilayah pedalaman dan perbatasan, menghadapi hambatan besar dengan ongkos logistik yang bisa mencapai lebih dari 50 persen dari harga pokok.
Kondisi ini menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi tidak stabil dan rentan terhadap inflasi, khususnya saat hari besar atau cuaca ekstrem.
- Dominasi Penyedia Barang dan Jasa dari Luar Daerah
Irwan mengatakan, pasar lokal masih didominasi oleh penyedia besar dari luar daerah, termasuk dari Malaysia.
‘’UMKM lokal sulit bersaing dari segi harga, volume, dan kualitas, sehingga memperlambat pemerataan ekonomi dan menciptakan kondisi pasar yang tidak sehat,’’ katanya.
- Luas wilayah dan tingginya biaya distribusi
Sebagaimana dijelaskan Irwan Sabri, jarak antar wilayah yang jauh serta minimnya moda transportasi membuat biaya distribusi tinggi dan tidak efisien.
Hal ini menjadi penghambat utama masuknya investasi swasta.
- Inflasi dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah
Inflasi mendorong kenaikan harga bahan pokok dan jasa, sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
‘’Sektor-sektor yang menjadi basis penerimaan pajak daerah mengalami stagnasi,’’ katanya.
- Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Sebagai solusi.
Untuk meningkatkan aksesibilitas serta menurunkan beban transportasi di wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), Pemkab Nunukan mengimplementasikan program SOA yang mencakup subsidi untuk penumpang, barang, dan transportasi sungai.
- Penguatan Ekonomi Rakyat dan Infrastruktur.
Pemkab Nunukan telah membentuk 168 koperasi desa dari target 240 koperasi, serta menggulirkan berbagai program seperti pasar murah, gerakan pangan murah bersama Bulog dan TNI/Polri.
Pembangunan jalan sepanjang 50 km, distribusi barang pokok ke seluruh wilayah, penyediaan excavator per kecamatan, dan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biomassa.
- Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Pemkab Nunukan memperkuat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai Center of Excellence dengan optimalisasi e-procurement dan e-catalog.
Pelatihan teknis untuk pelaku usaha lokal, perluasan akses internet di wilayah blank spot, digitalisasi sistem pendapatan daerah (tapping box), audit sejak tahap perencanaan, serta kemudahan perizinan dan akses permodalan.
‘’Melalui pemaparan ini, kami berharap KPK dan pemerintah pusat dapat terus memperkuat sinergi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan,’’ kata dia.
Untuk diketahui, Rakor ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK melalui Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, dan dilaksanakan berdasar surat undangan resmi KPK Nomor B/4325/KSP.00/70-75/07/2025 tertanggal 3 Juli 2025, yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara dan seluruh kepala daerah se-Kaltara.
Selain kepala daerah, KPK juga mengundang sejumlah pejabat strategis seperti Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta admin MCP (Monitoring Center for Prevention) guna memperkuat sinergi dalam pencegahan korupsi.
