NUNUKAN, infoSTI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar evaluasi pengawasan pemilihan 2024, mengundang Pemerintah Daerah, serta komunitas Organ Pemuda, Masyarakat, insan Pers dan APH, di Cafe Bean Laden, Minggu (23/3/2025).
Acara ngabuburit bertajuk “Menajamkan spiritualitas pengawasan dan evaluasi untuk pemilihan yang adil dan bermartabat” ini, juga menghadirkan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Bawaslu Kaltara, Arif Rohman.
”Kita mendengar semua masukan untuk memetakan apa yang kurang. Dan kita evaluasi agar sistem Pemilu jauh lebih baik ke depannya,” ujar Arif, dalam sesi wawancara bersama awak media.
Arif mengatakan, masalah partisipasi pemilih yang rendah, menjadi catatan tersendiri. Apalagi fenomena tersebut, terjadi hampir di seluruh Provinsi di Indonesia.
Ada sejumlah analisa yang diduga menjadi sebab turunnya kepedulian masyarakat pada pesta demokrasi tersebut.
yang pertama, ada kejenuhan karena dalam setahun, pemilu digelar dua kali.
“Dan solusinya, Pemilu harus digelar dengan jeda waktu. Idealnya dua tahun jaraknya, sehingga partisipasi pemilih bisa kembali seperti tahun tahun sebelumnya,” kata dia.
“Faktor kedua, bisa jadi petugas kurang giat melakukan sosialisasi dan memahamkan masyarakat atas hak suara mereka,” imbuhnya.
Catatan lain, Bawaslu melaporkan adanya pencoklitan di perbatasan Pulau Sebatik yang harus masuk Malaysia, karena sebagian penduduknya berdomisili di wilayah administrasi Malaysia.
Para pemilih pemula masih kesulitan menyalurkan hak suara mereka, karena kendala kepemilikan KTP.
Dan semua, bermuara pada data pemilih.
Perlu adanya perbaikan data pemilih untuk mendukung pemilu berkualitas dengan partisipasi pemilih yang tinggi.
“Jadi evaluasi ini, untuk mendengar kritik, saran dan masukan, agar kita berbenah. Kita juga tidak menampik asumsi bahwa pemilu 2024, adalah pemilu paling brutal, dengan pemaparan yang dijelaskan para pakar politik dan hukum di sejumlah pemberitaan media,” tegasnya.
Plt Sekda Nunukan, Ir.Jabbar, mengapresiasi langkah Bawaslu yang berani melakukan evaluasi.
“Di tengah santernya isu Pemilu 2024 terjadi banyak kecurangan sehingga lazim disebut brutal, Bawaslu berani mengevaluasi. Kami apresiasi hal tersebut,” kata dia.
Dialog dan pemaparan data ini, ditutup dengan kabar gembira dari Anggota Banggar DPRD Nunukan, Andre Pratama.
Pemerintah Daerah Nunukan yang baru, Irwan Sabri – Hermanus, akan memfasilitasi pembangunan gedung permanen Bawaslu, sebagai bentuk dukungan dan komitmen energy baru untuk perubahan.
“Selama ini Bawaslu belum punya kantor sendiri. Kami DPRD Nunukan mengusulkan adanya pembangunan kantor permanen. Kalau tidak bisa langsung dibangun, minimal perencanaan dulu. Kita kawal sampai jadi ini barang,” kata Andre.
Begitu juga dengan KPU. Pemkab Nunukan akan memfasilitasi pembangunan ruang koordinasi dan pertemuan.
“Kita lihat sendiri sempitnya ruang pertemuan KPU. Semoga masalah ini bisa dirubah, kita bangunkan yang layak. Harus ada perubahan,” tegas Andre.
