NUNUKAN, infoSTI – Mahasiswa di Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Nunukan, Kamis (20/2/2025).
Mengatas namakan Aliansi Peduli Nunukan, para mahasiswa perbatasan RI – Malaysia ini menuntut perbaikan kualitas pendidikan dan mutu kampus.
Selama ini, banyaknya perusahaan perkebunan maupun pertambangan, dinilai belum berkontribusi dalam masalah pendidikan.
Para mahasiswa jarang mendapat beasiswa, tidak ada asrama yang disediakan, bahkan kebijakan kampus, tidak jarang malah merugikan mahasiswa.
‘’Aliran CSR seharusnya jelas peruntukannya, setahu kami ada juga beasiswa dari sana. Meski ada beasiswa dari Pemprov Kaltara, Pemda Nunukan, tapi kami mahasiswa ini seakan menganggap itu tidak ada, karena tidak ada pemerataan yang kami rasakan,’’ ujar salah satu koordinator aksi, Indra.
Indra meminta seluruh OPD Pemda dan Anggota DPRD Nunukan melihat langsung, bagaimana nihilnya asrama mahasiswa di Nunukan, membuat anak anak daerah bahkan tidak berminat masuk kampus.
Penerimaan mahasiswa di dua kampus yang ada di Nunukan, masing masing Politekhnik Negeri, dan Universitas Ibnu Khaldun, sepi peminat.
Padahal, teriaknya, seharusnya jaminan pendidikan layak menjadi kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya.
Keadaan tersebut, terjadi bertahun tahun, dan tidak terlihat adanya perubahan atau niat kampus untuk berbenah.
‘’Kita lihat sendiri saudara saudara kami dari Kabudaya (Kabupaten Bumi Dayak) dan Krayan. Berapa memang mereka keluar biaya menuju kota. Masih harus ngekos lagi dan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah,’’ ujarnya.
Sebagai gambaran, anak anak dari Kabudaya, Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan, butuh biaya tidak sedikit untuk menuju Nunukan Kota.
Dari Kecamatan Lumbis Pensiangan contohnya, kita perlu mengeluarkan biaya hingga belasan juta untuk sampai kota, dengan jalur sungai dengan tantangan jiram.
Begitu juga dengan Krayan, masyarakat mengeluarkan biaya mahal menuju bandara.
Jika musim hujan, masyarakat akan bermalam di hutan karena mobil tertanam dalam lumpur dan harus ditarik dengan mobil lain atau kadang alat berat.
Wilayah Krayan, memang hanya bisa ditempuh dengan pesawat terbang dari Kabupaten Kota Nunukan.
Koordinator aksi lain, Andi Baso, menambahkan, jika memang Pemda Nunukan tidak mampu membuat asrama Mahasiswa, alangkah lebih baik, gedung gedung yang diperuntukkan bagi rumah para Anggota DPRD Nunukan, dihibahkan saja untuk asrama mahasiswa.
Andi Baso mengatakan, sudah puluhan tahun, puluhan gedung untuk perumahan anggota dewan, sebagian besar mangkrak.
‘’Perumahan DPRD bukan rumah hantu. Itu dibangun dengan uang rakyat. Dari pada terbiar, bukankah lebih elok dipakai anak anak mahasiswa kita, saudara kita dari pelosok sana,’’ kata dia.
Belum lagi, kualitas pendidikan di Politekhnik Nunukan, perlu evaluasi.
Bagaimana mungkin dosen dosen yang mengajar, dipaksakan memberikan materi ajar yang tidak linier dengan disiplin ilmunya.
Terjadi dugaan nepotisme dalam kampus, sehingga mahasiswa sendiri linglung dengan apa yang dijelaskan dosen di depan kelas.
‘’Banyak dosen mengajar yang bukan kapasitas keilmuannya. Ada dosen ilmu pemerintahan mengajar tekhnik sipil. Selama ini Kampus menekankan membangun SDM unggul berdaya saing, ini malah bikin kami mahasiswa linglung karena tidak ada kena kenanya itu ilmu pemerintahan ke tekhnik sipil,’’ kata dia.
Korlap lain, Jefri juga menyayangkan nihilnya perhatian Pemda terhadap anak anak lulusan universitas lokal.
Padahal, ada puluhan perusahaan perkebunan dan pertambangan, yang seharusnya membuka jalan bagi perekrutan lulusan kampus Nunukan.
‘’Kalau bisa, Pemda Nunukan buat MoU dengan perusahaan. Agar memberikan kesempatan bekerja bagi kami para lulusan kampus Nunukan. Jangan dibiarkan menganggur dan justru memanggil mahasiswa luar pulau terus,’’ sesalnya.
Respon Anggota DPRD Nunukan
Aksi demo disambut wakil ketua DPRD Nunukan, Andi Mariyati, bersama ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, juga Sekretaris Komisi I, Mansur Rincing.
Andi Fajrul menegaskan bahwa suara mahasiswa hari ini, akan menjadi skala prioritas dalam perumusan kebijakan.
‘’Dan jangan sampai terjadi intimidasi, atau pengurangan nilai oleh kampus atas aksi ini. Mereka bukan protes, tapi menuntut perbaikan kualitas pendidikan dan hak mereka sebagai generasi bangsa,’’ ujarnya.
‘’Laporkan ke kami kalau sampai ada tindakan tidak wajar dari kampus. Kami akan kawal sampai tuntas,’’ kata dia.
Lebih jauh, Andi Fajrul mengatakan, butuh pembahasan lebih jauh atas tuntutan para mahasiswa.
DPRD Nunukan perlu mengundang banyak stake holder jika merujuk pada tuntutan.
Baik itu masalah CSR, dengan mengundang Forum CSR, Dinas Perkebunan.
Masalah beasiswa harus menghadirkan Bagian Kesra Pemkab Nunukan, juga Dinas Pendidikan.
‘’Kita petakan dulu, dan kita agendakan hering lagi di Senin 24 Ferbruari, untuk masalah Kampus Poltek, Hari Rabu 26 Februari untuk semua tuntutan lainnya. Kita beri kesempatan para undangan untuk menyiapkan data. Kita kupas semua saat itu,’’ kata Andi Fajrul.
Masalah anggaran pendidikan, sebagaimana dijelaskan Mansur Rincing, Nunukan sudah menganggarkan cukup besar.
Sekitar 22,2 persen, melebihi amanah mandatory spending 20 persen. DPRD Nunukan juga telah mengesahkan anggaran pendidikan sebesar Rp 477 miliar untuk 2025.
‘’Dan cukup mengagetkan kami ketika anak anak kami mengeluhkan masalah beasiswa. Ini akan jadi pembahasan serius, dan kita petakan dulu, kita Tanya Kesra berapa jatah beasiswa untuk anak Nunukan, apa saja, dan lainnya,’’ kata dia.
Mansur juga mewanti wanti managemen Kampus Poltek Nunukan untuk berbenah, kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa, menjadi jawaban, mengapa selama ini kampus Nunukan sepi pendaftar.
Selain itu, Mansur juga menjelaskan bahwa status perumahan DPRD Nunukan masih belum ada serah terima meski sudah puluhan tahun.
Masih ada sejumlah sarpras yang belum lengkap, yang menjadi kendala penyerahan.
‘’Tapi saya setuju sekali kalau memang anak anak mahasiswa kita gunakan untuk asrama. Dari pada tidak ada yang urus, rusak begitu saja, lebih baik dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan masyarakat,’’ kata dia.
Jawaban pihak Poltek
Menjawab tudingan adanya dugaan nepotisme di managemen Poltek Nunukan, Wadir 1 Poltek, Andi Syafrudin mengatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
‘’Kebetulan saya baru sebulan ditugaskan Polnes (Politekhnik Negeri Samarinda), jadi saya perlu banyak masukan. Ini akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan ke dalam,’’ jawabnya.
Isi tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi ini, sebenarnya ada 7 tuntutan yang dituntut Mahasiswa Nunukan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nunukan.
- Untuk disegerakan dibangunnya Asrama Nunukan melalui Dana APBD Tahun Anggaran 2025 atau melalui Forum CSR ataupun melalui Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
- Segera menyelesaikan masalah pendidikan di wilayah Kabudaya, terutama Fasilitas dan akses pendidikan yang vital dalam menunjang keberlangsungan pendidikan
- Segera membereskan permasalahan lahan parkir di setiap tempat usaha baik UMKM maupun toko-toko yang tidak memiliki lahan parkir dan mengganggu aktivitas publik dijalan
- Segera diadakannya penerangan jalan umum di daerah Sei Fatimah, Binusan dan beberapa daerah yang minim PJU.
- Segera dibuatkan perda inisiatif ataupun MOU, antara Pemda dan Perusahaan di Nunukan, terkait lapangan pekerjaan untuk para mahasiswa yang telah lulus bagi yang berdomisili di Kabupaten Nunukan.
- DPRD bersama Pemda Nunukan, mengawasi pengelolaan CSR terkhusus di wilayah Kabudaya, dan terbuka dalam laporan Pelaksanaan CSR.
- Memperjelas Rumah Jabatan DPRD yang hingga saat ini belum ditempati Oleh Anggota DPRD Nunukan.
DPRD menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat pada Minggu depan, dengan menhadirkan seluruh instansi tekhnis untuk membahas semua tuntutan tersebut.
