NUNUKAN, infoSTI – Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Nunukan, Kalimantan Utara, mulai melakukan pemeriksaan gratis bagi yang berulang tahun.
Kepala Dinkes P2KB Nunukan, Miskia mengatakan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang ulang tahun, merupakan program Kemenkes RI, yang diberi nama PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis).
‘’Jadi PKG itu untuk warga yang ulang tahun. Anggaplah dia dapat kado dari Negara, dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Bagi semua kalangan, Bayi hingga Lansia, dan semua penyakit,’’ ujar Miskia, ditemui, Rabu (19/2/2025).
Bagi warga yang ingin memeriksakan diri gratis di hari ulang tahunnya, Miskia mengimbau agar lebih dulu mengunduh aplikasi Satu Sehat.
Warga juga hendaknya mengisi form pertanyaan di dalamnya, dan wajib jujur dengan gejala apa yang dia alami.
Pendaftar, akan mendapat balasan dalam bentuk nomor antrean PKG, yang menjadi dasar Nakes menindaklanjuti masalah kesehatan yang dialaminya.
‘’Nanti silahkan ke Puskesmas untuk mendapat layanan dasar. Kalau mengharuskan dirujuk, maka akan dirujuk ke RSUD, dan semua pemeriksaan, mulai diagnosa, hingga obat, semua tanpa biaya,’’ ujarnya lagi.
Sejauh ini, kata Miskia, dari 18 Puskesmas se-Kabupaten Nunukan, baru wilayah Sebatik, Nunukan dan Nunukan Selatan yang sudah mulai PKG.
Dinkes, intens melakukan sosialisasi, sembari menjalankan program, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran.
Ia menyayangkan, kebiasaan masyarakat Nunukan, yang kebanyakan baru mau pergi ke fasilitas kesehatan ketika benar benar sakit, dan hanya bisa berbaring di tempat tidur.
Padahal, memeriksakan diri ke dokter, merupakan langkah antisipasi dan menjaga kesehatan diri lebih baik lagi.
‘’Ayo mumpung ada pemeriksaan kesehatan gratis. Silahkan mendownload aplikasi Satu Sehat, dan mengisi semua pertanyaan dengan sejujur jujurnya,’’ imbau Miskia.
Kendala PKG di wilayah perbatasan
Dinkes Nunukan, mengaku memiliki kendala dalam mensosialisasikan PKG kepada masyarakat, khususnya wilayah pelosok, terisolir atau Terdepan Terluar Tertinggal (3T).
Kendala pertama, adalah tidak semua masyarakat memiliki Hp Android, ataupun tidak semua paham teknologi.
‘’Kita persilahkan mereka bawa KTP saja ke Puskesmas. Nanti akan dibantu Nakes kami. Bisa juga ke klinik TNI dan Polisi, akan dibantu didaftarkan,’’ katanya.
Masalah kedua, adalah kondisi signal internet di perbatasan tidak stabil, bahkan masih ada sejumlah wilayah yang masuk kategori blank spot area.
Untuk masalah ini, jalan satu satunya, hanya bisa menunggu kondisi signal stabil.
‘’Saran kami, mendaftarnya jangan bertepatan di perayaan hari ulang tahun. Tapi beberapa hari sebelumnya saja,’’ katanya memberi saran.
Hambatan lain, adalah bagi warga yang tidak memiliki identitas. Seperti halnya para TKI deportasi.
Biasanya, para TKI deportan, berangkat illegal, sehingga tidak menganggap penting dokumen kependudukan.
Miskia menegaskan, pada dasarnya, PKG menyasar kepada para peserta BPJS Kesehatan, sehingga bagi yang belum terdaftar sebagai peserta akan melalui proses administrasi sedikit lebih lama.
Ia akan didaftarkan dulu sebagai peserta BPJS, dan data riwayat penyakit yang tertulis dalam aplikasi Satu Sehat, akan tersimpan sebagai dokumen pribadi, yang bisa diakses kapanpun.
‘’PR kami juga merubah mindset masyarakat Nunukan. Mereka baru mau ke Pustu atau Puskesmas kalau benar benar sakit. Kita sosialisaikan PKG, semoga bisa menjadi penyemangatnya untuk memeriksakan kesehatan sebelum benar benar sakit,’’ imbuhnya.
Kendala yang paling vital bagi PKG di perbatasan RI – Malaysia ini, adalah minimnya tenaga dokter.
Dinkes sering medatangkan dokter kontrak, namun mereka hanya mau bertahan selama setahun, dengan alasan tidak betah.
Pemda Nunukan, bahkan membuka 20 formasi dokter CPNS, namun hanya 4 formasi yang terisi.
‘’Kondisi perbatasan Negara kurang diminati dokter. Mungkin mereka berhitung lebih menghasilkan membuka praktek sendiri,’’ keluhnya.
Padahal, kalau dihitung gitung, dokter yang bertugas di Kabupaten Nunukan, diberi tunjangan cukup lumayan.
Di Faskes perkotaan, tunjangan dokter sebesar Rp 8,5 juta perbulan. Di wilayah pelosok Lumbis Rp 10 juta.
Sedangkan di pedalaman dan terisolir, seperti Kecamatan Lumbis Ogong maupun Dataran Tinggi Krayan, tunjangan dokter diberikan sebesar Rp 15 juta.
‘’Memang wilayah perbatasan Negara kendalanya itu itu saja. SDM, signal telekomunikasi, dan geografis wilayah. Tapi semoga Program PKG menarik minat masyarakat. Karena kapan lagi dapat hadiah HUT dari Negara,’’ kata Miskia.
