Menu

Mode Gelap
Gaduh Narasi Wakil Bupati Nunukan Pecah Kongsi dan Mengamuk di Kantor Pemda, Begini Penjelasan Bupati Nunukan Muhammad Khoiruddin Resmi Nakhodai PERPANI Nunukan Periode 2026 – 2030 Nyaris Kolap Karena BLUD Dikorupsi, RSUD Nunukan Masih Miliki Utang Rp 16 Miliar Anggota DPRD Kaltara Temui Pertamina Tarakan, Pastikan Suplay BBM Untuk Perbatasan RI – Malaysia Lancar Jelang Idul Fitri 1447 H Hendak Kirim Paket Hemat Narkoba ke Nunukan, Pria Ini Digerebek Polisi di Dermaga Speed Boat Sebatik Pengawasan Internal, Para Perwira Polres Nunukan Lakukan Tes Urine

Advertorial

Apel Terakhir 2024, Asisten I Kaltara Ingatkan Birokrasi yang Berdampak dan Pemakaian Mobil Dinas

badge-check


					Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024). Perbesar

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

TANJUNG SELOR, infoSTI – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di lingkup Pemprov Kaltara, Senin (30/12/2024).

Apel ini, sekaligus menjadi apel terakhir di penghujung 2024.

Dalam amanatnya, Datu Iqro menyoroti beberapa poin, salah satunya birokrasi yang berdampak.

“Kita bekerja di Kalimantan Utara ini, kita niatkan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan Menpan RB, yaitu birokrasi yang berdampak. Bagaimana kita bekerja di Kaltara ini membawa keberkahan dan dampak bagi kaltara,” ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan beberapa aspek dalam pelayanan publik kepada masyarakat menurut PANRB, diantaranya akses mudah, inklusif, adaptif, inovasi, dan melibatkan masyarakat.

Dari hal inilah, pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selain mengenai birokrasi, ia juga menyoroti penggunaan kendaraan dinas dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tepat waktu.

“Rekan-rekan yang mendapat amanat memakai kendaraan, pakailah kendaraan itu dengan baik. Dirawat , dijaga, dan jangan parkir sembarangan,” tegasnya.

“Dan dipenghujung tahun ini, segera seluruh OPD menyiapkan pertanggungjawaban OPD kita. Tak terasa kita memasuki 2025. Jadi saya minta setiap OPD, pengeluaran harus di SPJ-kan karena itu bentuk pertanggungjawaban kita,” tutupnya.

Sumber berita : DKISP Kaltara.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial