TANJUNG SELOR, infoSTI – Membuka secara resmi acara ‘Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara Tahun 2024’, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah, dalam merencanakan pembangunan, merupakan kunci penting akan suksesnya pembangunan di wilayah perbatasan.
“Diharapkan kolaborasi bersama, untuk meningkatkan sinergitas dan menganalisa permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan. Serta meneguhkan kembali posisi, kewenangan, tugas, fungsi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam membangun kawasan perbatasan Kaltara, sebagai beranda terdepan NKRI,” ujar Togap, Selasa (12/11/2024).
Acara seminar yang digelar di Ruang Serbaguna lantai 1 Gedung Gadis (Gabungan Dinas) ini, mengusung tema ‘Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara Melalui Sinergi dan Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045’.
Sebagaimana pemaparan Togap, Provinsi Kaltara, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, memiliki posisi strategis baik secara geografis, ekonomi, maupun keamanan.
Namun, masih banyak wilayah Kaltara, yang mengalami keterbatasan infrastruktur, dan aksesibilitas yang lebih rendah dibanding wilayah lain.
Togap menjelaskan, terisolasinya daerah perbatasan, salah satunya akibat tidak ada akses jalan yang memadai, yang mengakibatkan sulitnya perputaran ekonomi masyarakat. Alhasil, barang kebutuhan pokok, menjadi barang langka dan mahal.
“Banyak masyarakat lebih memilih berbelanja kebutuhan hidup ke negara tetangga Malaysia, karena akses mudah dan harga terjangkau,” ujarnya lagi.
Lebih lanjut, Togap menegaskan, pengelolaan perbatasan, perlu mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat.
Karena hanya pemerintah pusatlah yang memiliki kewenangan pengelolaan dan pembangunan perbatasan. Pusat memiliki otoritas dalam membuat perencanaan, hingga kebijakan alokasi dana pembangunan untuk perbatasan negara.
Selain menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, jajaran pemerintah provinsi juga harus berkoordinasi secara baik dengan pemerintah kabupaten/kota, demi memastikan program pembangunan berjalan dengan efektif.
“Seminar ini menjadi sebuah media interaktif dan inovatif dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas. Sekaligus diseminasi informasi tentang arah kebijakan pengelolaan batas wilayah Negara, dan kawasan perbatasan di provinsi Kaltara,” pungkasnya.
Sumber berita : DKISP Kaltara.
