Menu ✖

Mode Gelap
Tiga Srikandi Nunukan, Sapu Bersih Medali Untuk Cabor Menembak di Porprov Kaltara 2026 Bungkam Tuan Rumah Malinau Tiga Gol Tanpa Balas, Tim Sepak Bola Nunukan Bidik Kemenangan Atas Bulungan Kondisi Fiskal Kaltara Melemah, Nasir Mendorong Pemprov Kaltara Terus Menggali Sumber PAD Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal Kunjungi Gedung DPRD Nunukan, Kapolda Kaltara : Tunggu Hasil Tim Forensik, Kami Tak Bekerja Berdasar Persepsi

Advertorial

Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR, infoSTI – Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), oleh Bapenda Kaltara, menjadi inovasi kreatif dalam menggali potensi daerah di tengah kondisi Kaltara yang sedang mengalami keterbatasan fiskal.

Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.

Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp 90,58 juta.

Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak.

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir menilai angka tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih cukup terbuka.

Kendati demikian, Nasir mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan pajak kendaraan di atas air, benar-benar memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Masyarakat Kaltara, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pesisir dan perbatasan, seperti Nunukan dan Tarakan, banyak yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas perikanan tangkap dan budidaya rumput laut.

Sebagian besar pelaku usaha skala kecil menggunakan perahu bermotor sederhana untuk mencari ikan, mengangkut bibit rumput laut, memelihara bentangan, maupun mengangkut hasil panen.

Karena itu, kebijakan pajak kendaraan di atas air jangan sampai disalahpahami seolah-olah seluruh perahu bermotor milik masyarakat wajib dikenakan pajak.

“Saya ingin mengingatkan bahwa semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil, harus mendapat perlindungan. Mereka menggunakan perahu bukan untuk usaha komersial berskala besar, tetapi untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tepatnya Pasal 3 ayat (3) huruf e, telah diatur pengecualian pajak bagi kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).

Artinya, perahu kecil yang digunakan nelayan maupun pembudidaya rumput laut tidak menjadi objek pajak apabila memenuhi ketentuan pengecualian tersebut.

“Jadi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa aturan ini bukan dimaksudkan untuk memungut pajak dari perahu-perahu kecil yang digunakan nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil. Ada batasan dan pengecualian yang sudah diatur. Jangan sampai petugas di lapangan keliru menerapkannya,” jelasnya.

Ia kembali mengingatkan bahwa penentuan objek pajak tetap harus mengikuti ketentuan ukuran, jenis kendaraan, dan peraturan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan profesi pemiliknya.

Karena itu, Nasir meminta Bapenda melakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat mengetahui kendaraan mana yang dikenakan pajak dan mana yang dikecualikan.

“Jangan sampai hanya karena masyarakat menggunakan perahu bermotor untuk mencari nafkah, mereka merasa harus membayar pajak yang sebenarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan. Kepastian dan kejelasan informasi sangat penting,” kata politisi PKS ini.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial