Menu ✖

Mode Gelap
Tiga Srikandi Nunukan, Sapu Bersih Medali Untuk Cabor Menembak di Porprov Kaltara 2026 Bungkam Tuan Rumah Malinau Tiga Gol Tanpa Balas, Tim Sepak Bola Nunukan Bidik Kemenangan Atas Bulungan Kondisi Fiskal Kaltara Melemah, Nasir Mendorong Pemprov Kaltara Terus Menggali Sumber PAD Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal Kunjungi Gedung DPRD Nunukan, Kapolda Kaltara : Tunggu Hasil Tim Forensik, Kami Tak Bekerja Berdasar Persepsi

Advertorial

Menyoal Usulan Dua Raperda Pemkab Nunukan, Fraksi PKS Ingatkan Sejarah Adat Istiadat dan Budaya yang Tak Boleh Hilang

badge-check


					Pndangan Umum Fraksi atas dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub, memandang pentingnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan perumahan benar-benar terhubung dengan program nyata penanganan kawasan permukiman. Dok.Taufik. Perbesar

Pndangan Umum Fraksi atas dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub, memandang pentingnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan perumahan benar-benar terhubung dengan program nyata penanganan kawasan permukiman. Dok.Taufik.

NUNUKAN, infoSTI – Merespon usulan dua Ranperda RP3KP dan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan, hak atas tempat tinggal yang layak merupakan amanat konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub, memandang pentingnya memastikan bahwa perencanaan pembangunan perumahan benar-benar terhubung dengan program nyata penanganan kawasan permukiman.

‘’Kami tidak menginginkan lahirnya Peraturan Daerah yang baik secara normatif, tetapi lemah dalam implementasi,’’ ujar Yakub, Selasa (17/11/2026).

Untuk itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah memberikan perhatian pada tiga hal mendasar. Pertama, kejelasan data dan sasaran. Kedua, keadilan pembangunan. Ketiga, jaminan perlindungan masyarakat.

Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 – 2046

Fraksi PKS meminta penjelasan Pemerintah Daerah tentang bagaimana peta kebutuhan rumah layak huni pada setiap kecamatan, berapa jumlah rumah tidak layak huni, dan bagaimana target penanganannya 4 selama periode 2026–2046.

‘’Tanpa data dasar dan target yang terukur, kami mengkhawatirkan Perda ini hanya akan menjadi dokumen perencanaan yang sulit dievaluasi pelaksanaannya. Kedua, perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,’’ ujar Yakub.

Fraksi PKS mengingatkan bahwa persoalan permukiman masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan perbatasan, tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan larangan dan penertiban.

Sebagian masyarakat telah menghuni suatu kawasan dalam waktu yang panjang, bahkan secara turun-temurun, sementara kepastian administrasi pertanahannya belum sepenuhnya terselesaikan.

Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta agar pengaturan kawasan terlarang disertai mekanisme identifikasi, pendampingan legalitas, penyelesaian sengketa, serta perlindungan hak-hak warga sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

‘’Jangan sampai masyarakat yang selama puluhan tahun membangun kehidupan di suatu kawasan justru kehilangan tempat tinggal tanpa memperoleh penyelesaian yang adil dan manusiawi,’’ lanjutnya.

Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Fraksi PKS memandang bahwa keberadaan permukiman kumuh pada dasarnya berkaitan dengan persoalan keterbatasan ekonomi, pelayanan infrastruktur, kepadatan hunian, dan akses masyarakat terhadap lahan yang layak.

Oleh karena itu, penyelesaiannya harus dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang menyeluruh, bukan sekadar pendekatan administratif ataupun penegakan aturan.

Perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, serta perlindungan terhadap risiko kebakaran harus menjadi prioritas utama.

Fraksi PKS meminta agar setiap rencana relokasi memenuhi prinsip musyawarah, keterbukaan informasi, pendataan yang adil, penyediaan tempat tinggal pengganti yang layak, dan perlindungan keberlanjutan penghidupan warga.

‘’Fraksi PKS meminta agar penetapan kriteria kekumuhan tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi geografis, bentuk hunian tradisional, karakteristik kehidupan masyarakat pesisir, serta ketentuan keselamatan dan lingkungan hidup,’’ imbuh Yakub.

Fraksi PKS juga meminta agar kedua Ranperda ini dikaji secara cermat dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, serta kewenangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan maupun tanggung jawab.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial