Menu ✖

Mode Gelap
Tiga Srikandi Nunukan, Sapu Bersih Medali Untuk Cabor Menembak di Porprov Kaltara 2026 Bungkam Tuan Rumah Malinau Tiga Gol Tanpa Balas, Tim Sepak Bola Nunukan Bidik Kemenangan Atas Bulungan Kondisi Fiskal Kaltara Melemah, Nasir Mendorong Pemprov Kaltara Terus Menggali Sumber PAD Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal Kunjungi Gedung DPRD Nunukan, Kapolda Kaltara : Tunggu Hasil Tim Forensik, Kami Tak Bekerja Berdasar Persepsi

Advertorial

Fraksi Hanura Berikan 9 Catatan Menyikapi Dua Usulan Raperda Pemkab Nunukan

badge-check


					Juru bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni mengatakan, pemerintah wajib memperhatikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air bersih dan sanitasi, sehingga selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada baik dari segi hukum dan sosial yang berlaku. Dok.Taufik. Perbesar

Juru bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni mengatakan, pemerintah wajib memperhatikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air bersih dan sanitasi, sehingga selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada baik dari segi hukum dan sosial yang berlaku. Dok.Taufik.

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Partai Hanura DPRD Nunukan, memastikan pengawasan terhadap dua usulan Raperda Pemkab Nunukan, tentang RP3KP sebagai payung perencanaan dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai instrumen operasional di lapangan.

Juru bicara Fraksi Hanura, Tri Wahyuni mengatakan, pemerintah wajib memperhatikan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) seperti air bersih dan sanitasi, sehingga selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada baik dari segi hukum dan sosial yang berlaku.

‘’Rencana Pembangunan ini baiknya di perhitungkan dan direncanakan sedetail mungkin agar tidak terjadi tumpang tindih program yang akan berjalan baik dalam waktu menengah atau juga dalam jangka yang panjang,’’ ujar Yuyun, membacakan pandangan Fraksinya, Selasa (17/1/2026).

Fraksi Hanura akan selalu bersikap kritis agar regulasi ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif di atas kertas, melainkan benar-benar membumi, adil, dan mampu mengantisipasi berbagai dampak.

Terdapat 9 catatan yang harus menjadi perhatian Pemkab Nunukan,

  1. Fraksi HANURA Meminta kepada pemerintah daerah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman harus terlaksana dengan baik dan tepat guna melihat masih banyak kawasan pemukiman di kabupaten Nunukan secara keseluruhan masih sangat jauh dari kata 100% layak.
  2. Fraksi HANURA juga mempertanyakan apakah sudah ada titik alokasi yang akan terlaksana dari 2 usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
  3. Pengawasan Ketat terhadap Kewajiban Pengembang dan Praktik Spekulasi Lahan Fraksi Hanura menyoroti potensi penyimpangan oleh pengembang perumahan komersial. Kewajiban penyediaan hunian berimbang serta larangan keras alih fungsi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) maupun penjualan kaveling tanah matang tanpa rumah harus disertai sanksi administratif hingga pencabutan izin yang tegas.

‘’Kita harus mencegah munculnya kawasan perumahan baru yang setengah jadi tanpa drainase, jalan lingkungan, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran yang pada akhirnya justru melahirkan kantong-kantong kumuh baru yang membebani APBD Kabupaten Nunukan,’’ kata Yuyun.

  1. Pencegahan Konflik Sosial dan Kesenjangan Akses dalam Pola Penanganan Kumuh Dalam Raperda Penanganan Kawasan Kumuh, ditetapkan tiga pola penanganan: Pemugaran, Peremajaan, dan Pemukiman Kembali (relokasi).

Fraksi Hanura mengingatkan agar kebijakan relokasi bagi permukiman di atas lahan ilegal atau rawan bencana tidak menimbulkan gesekan sosial, penggusuran yang tidak manusiawi, maupun pemutusan mata pencaharian warga, terutama masyarakat nelayan dan pesisir yang hidupnya bergantung pada akses laut/sungai.

‘’Relokasi wajib dibarengi dengan skema pemulihan ekonomi dan kepastian hunian pengganti yang layak, bukan sekadar memindahkan masalah kekumuhan dari satu titik ke titik lainnya,’’ tegas Yuyun.

  1. Fraksi Hanura mengingatkan pemerintah agar memperhatikan segala sektor mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat baik dari pengunaan lahan, status lahan dan kelayakannya
  2. Fraksi Hanura meminta kepada pemerintah agar dapat memberikan titik lokasi tepat terkait pembangunan pemukiman dan kawasan kumuh di kabupaten nunukan yang terdampak.
  3. Fraksi Hanura mengharapkan kepada Pemerintah Daerah penataan pemukiman tidak berdampak bagi masyarakat di luar kawasan seperti banjir, akses jalan dan penyediaan air bersih yang akan berdampak.
  4. Fraksi Hanura meminta agar transparan dan juga perencanaan yang matang dari pemerintah daerah terhadap pembangunan perumahan dan kawasan.
  5. Fraksi Hanura juga bertanya kepada pemerintah terkait pencegahan dikawasan kumuh, apa rencana pemerintah terkait hal tersebut.

‘’Kami berharap seluruh catatan kritis yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pendalaman substansial dalam rapat-rapat pembahasan mendatang, sehingga produk hukum daerah yang lahir kelak benar-benar berpihak pada hati nurani rakyat, menjaga kelestarian alam Kabupaten Nunukan, serta mewujudkan hunian yang layak dan bermartabat bagi seluruh masyarakat,’’ tutup Tri Wahyuni.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial