Menu ✖

Mode Gelap
Tiga Srikandi Nunukan, Sapu Bersih Medali Untuk Cabor Menembak di Porprov Kaltara 2026 Bungkam Tuan Rumah Malinau Tiga Gol Tanpa Balas, Tim Sepak Bola Nunukan Bidik Kemenangan Atas Bulungan Kondisi Fiskal Kaltara Melemah, Nasir Mendorong Pemprov Kaltara Terus Menggali Sumber PAD Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal Kunjungi Gedung DPRD Nunukan, Kapolda Kaltara : Tunggu Hasil Tim Forensik, Kami Tak Bekerja Berdasar Persepsi

Advertorial

Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir. Dok.DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR, infoSTI – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi langkah inovatif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), di tengah keterbatasan fiskal daerah dan berkurangnya kemampuan anggaran untuk membiayai pembangunan.

Salah satu terobosan yang mendapat perhatian adalah penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA), yang menempatkan Kalimantan Utara sebagai daerah pelopor penerapannya di Indonesia.

“Kami di Komisi II memberikan apresiasi kepada Bapenda Kaltara yang terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD. Apalagi pajak kendaraan di atas air ini merupakan terobosan yang menjadikan Kaltara sebagai pelopor di Indonesia. Ini prestasi yang membanggakan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, dalam kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas, pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah perlu lebih kreatif menggali potensi pendapatan yang selama ini belum dikelola secara maksimal, tanpa harus selalu menambah beban masyarakat.

Untuk diketahui, inovasi pajak kendaraan di atas air yang dikenal dengan nama Bakti Benuanta, mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Kaltara pada 5 Januari 2025.

Kebijakan tersebut sangat relevan dengan karakteristik geografis Kaltara yang memiliki wilayah perairan cukup luas dan aktivitas transportasi sungai serta laut yang tinggi.

Melalui inovasi ini, kewajiban pembayaran pajak kendaraan air diintegrasikan dengan proses pelayanan perizinan operasional kapal.

Bahkan, keberhasilan Kaltara mengembangkan sistem tersebut menarik perhatian daerah lain.

Pada Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan kunjungan studi tiru ke Kaltara untuk mempelajari mekanisme penerapannya.

“Ini membuktikan bahwa Kaltara juga mampu menjadi daerah yang melahirkan inovasi dan menjadi rujukan bagi provinsi lain. Kita tentu berharap inovasi seperti ini terus bermunculan,” ungkap Nasir.

Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Provinsi Kaltara, sepanjang 2025 sebanyak 62 kapal telah memenuhi kewajiban pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp176,89 juta dan opsen Rp116,75 juta.

Sementara hingga 20 Oktober 2026, tercatat 79 kapal telah membayar pajak dengan penerimaan PKB sebesar Rp137,25 juta dan opsen Rp 90,58 juta.

Potensi kendaraan bermotor air yang teridentifikasi mencapai lebih dari 12.916 unit, meskipun masih diperlukan verifikasi untuk memastikan jumlah yang benar-benar termasuk objek pajak.

Nasir menilai angka tersebut menunjukkan peluang peningkatan penerimaan daerah masih cukup terbuka.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial