NUNUKAN, infoSTI – Kapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik menyampaikan keprihatinan atas minimnya jumlah Polsek di perbatasan RI – Malaysia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan pasca melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Rabu (18/11/2026).
‘’Saya berkunjung ke perbatasan Negara di Pulau Sebatik, sekaligus belanja masalah untuk melihat langsung kondisi di tapal batas. Catatan krusialnya, Kabupaten Nunukan, khususnya wilayah pelosok pedalaman masih minim Polsek,’’ ujarnya kepada wartawan.
Andi menegaskan, wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan sekaligus wajah kedaulatan sebuah negara. Di garis terluar ini, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tingkat kerawanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan wilayah pedalaman atau perkotaan biasa.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kecamatan di kawasan perbatasan yang belum memiliki Kepolisian Sektor (Polsek) definitif, sehingga masih menginduk ke kecamatan tetangga dengan jarak tempuh yang ekstrem.
Menurutnya, kehadiran Polsek di setiap kecamatan perbatasan, bukanlah sekadar pelengkap struktur birokrasi, melainkan kebutuhan mendesak demi menjaga stabilitas keamanan dan menghadirkan negara di tengah masyarakat.
‘’Tanpa (adanya) Polsek, berbagai kerugian strategis maupun sosial akan terus membayangi warga di tapal batas,’’ ujarnya lagi.
Ia mencontohkan, di 5 Kecamatan Pulau Sebatik, hanya ada 2 unit Polsek, masing masing Polsek Sebatik Barat dan Sebatik Timur. Wilayah Kecamatan Sebatik Induk, Sebatik Tengah dan Sebatik Utara, hanya ada Pos Polisi.
Begitu juga di dataran tinggi Krayan, baru ada dua Polsek dari 5 Kecamatan yang ada disana.
Ia mengakui, Pulau Sebatik yang memiliki geografis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sangat rentan terhadap kejahatan lintas negara (transnational crime).
Jalur-jalur tidak resmi atau jalan tikus, kerap dimanfaatkan oleh sindikat kriminal untuk menyelundupkan narkotika, barang ilegal, hingga praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kehadiran Polsek di tingkat kecamatan, menjadi benteng pengawasan awal yang sangat vital untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut, sebelum masuk lebih dalam ke wilayah nasional.
‘’Ini menjadi catatan dan PR kita untuk kedepannya. Keberadaan Polsek di setiap kecamatan adalah sebuah masalah urgen,’’ tegasnya.
Kendala penanganan perkara, kerap terjadi di Pulau Sebatik dan wilayah pedalaman Nunukan lain.
Ia mencontohkan, kondisi geografis perbatasan umumnya didominasi medan yang berat, infrastruktur jalan yang terbatas, hingga akses jalur sungai atau laut. Sehingga ketika terjadi tindak pidana, konflik sosial, atau kecelakaan, petugas dari Polsek induk, membutuhkan waktu tak sebentar untuk mencapai lokasi.
Keterlambatan ini sering kali membuat pelaku kejahatan leluasa melarikan diri melewati batas negara dan menyulitkan proses olah tempat kejadian perkara (TKP).
‘’Itu kerugian bagi warga kita ya. Karena pada akhirnya pelayanan publik dasar dari kepolisian menjadi barang mewah bagi warga perbatasan. Warga harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya transportasi yang mahal, membuat masyarakat enggan melapor dan memilih membiarkan pelanggaran hukum terjadi,’’ kata dia.
Membangun Polsek di wilayah perbatasan memang membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit, mulai dari pembangunan markas, penyediaan sarana transportasi khusus, hingga penempatan personel.
Namun, biaya tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan sosial masyarakat di garis depan.
‘’Dengan hadirnya Polsek di beranda negeri, masyarakat perbatasan tidak lagi merasa terpinggirkan. Itu juga menjadi salah satu bentuk kehadiran Negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hingga ke pelosok terjauh,’’ kata dia.











