NUNUKAN, infoSTI – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, terus memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN), melalui kegiatan Pemetaan Penilaian Kompetensi Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026.
Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan bersama Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin dan BKN.
Kegiatan, dijadwalkan berlangsung selama empat hari, dan dilaksanakan di ruang CAT BKPSDM Nunukan.
Sebanyak 572 peserta ASN tercatat mengikuti ujian ini. Terdiri dari Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menyampaikan, peningkatan kualitas SDM, merupakan salah satu faktor mendasar dalam mewujudkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Karena sehebat apa pun program yang kita susun, selengkap apa pun fasilitas yang kita miliki, semuanya sangat bergantung pada kemampuan orang-orang yang melaksanakannya. Maka dari itu, kita perlu memastikan bahwa setiap ASN memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan, profiling atau pemetaan kompetensi ASN, bukan sekadar mengukur kemampuan melalui serangkaian soal atau ujian berbasis komputer.
Lebih dari itu, profiling ASN merupakan upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai potensi dan kompetensi setiap pegawai.
Hasil pemetaan, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kompetensi manajerial, sosial kultural, literasi digital, hingga preferensi karier ASN.
‘’Dengan data yang lebih akurat, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih baik dalam menyusun kebijakan pengembangan pegawai, merencanakan kebutuhan kompetensi, serta menyiapkan kader-kader aparatur yang memiliki kapasitas untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar,’’ kata Iwan.
Lebih lanjut, pemetaan penilaian kompetensi ProASN merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit.
Ini berarti, pengelolaan ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
‘’Bukan karena kedekatan, bukan karena hubungan pribadi, dan bukan semata-mata karena senioritas,” tegasnya.
Menurutnya, prinsip meritokrasi harus dibangun secara konsisten. Setiap ASN harus diberikan kesempatan untuk berkembang berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dimiliki.
‘’Kedepannya, birokrasi Pemerintah Kabupaten Nunukan harus diisi oleh ASN yang tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas, integritas, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Inilah birokrasi yang ingin kita bangun bersama,” kata Iwan.











