NUNUKAN, infoSTI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kalimantan Utara, menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Nunukan, Selasa (17/11/2026).
Masing masing, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua II DPRD Nunukan, Hj. Mariyati dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta perwakilan unsur Forkopimda Nunukan,
Pj. Sekda Nunukan, R. Iwan Kurniawan mengatakan, kedua Raperda memiliki keterkaitan dan saling melengkapi.
Raperda RP3KP menjadi landasan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk jangka waktu 20 tahun, yakni 2026–2046.
‘’Sementara, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang telah ada,’’ ujarnya.
Ia menguraikan, penyusunan kedua Raperda didasarkan pada tiga landasan utama yakni, landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
Untuk landasan filosofis, terkait pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, serta memberikan jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Landasan sosiologis, bertujuan meningkatnya kebutuhan hunian akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas pembangunan di Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis beragam, meliputi kawasan perairan, tepi air, dataran dan dan perbukitan
‘’Adapun Landasan yuridis, adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta penyelarasan kebijakan tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah,’’ jelasnya.
Materi Raperda yang diusulkan
Iwan menjelaskan, materi pokok Raperda tentang RP3KP meliputi pengaturan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah strategis perkotaan, kawasan perbatasan, kawasan industri, dan kawasan agropolitan.
Kemudian, pemberian landasan hukum terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk perbaikan rumah dan pembangunan rumah baru bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Perlindungan kawasan yang tidak diperuntukkan bagi pembangunan permukiman, seperti sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove serta pengaturan kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi MBR, pemberian insentif dan disinsentif,
Termasuk pembentukan Kelompok Kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sedangkan materi pokok Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, meliputi penetapan tujuh kriteria kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
Pelaksanaan pencegahan melalui pengawasan, pengendalian pembangunan, pemenuhan standar teknis, serta pemberdayaan masyarakat, penetapan lokasi kawasan kumuh melalui Keputusan Bupati berdasarkan tingkat kekumuhan dan legalitas lahan.
Penguatan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan melalui kemitraan dengan dunia usaha, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan.
‘’Pembentukan regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, mencegah pertumbuhan kawasan kumuh, serta mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,’’ papar Iwan.
Selanjutnya, Pemkab Nunukan berharap pengajuan Raperda tersebut, segera dibahas secara konstruktif bersama DPRD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.











