NUNUKAN, infoSTI – Pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional.
Kendati demikian, masalah ini memicu beragam pandangan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di lapangan.
Asumsi ini juga terjadi ketika Anggota DPRD Provinsi Kaltara, Muhammad Nasir, menggelar reses di Jalan Angkasa, Nunukan Timur, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah peserta menyampaikan bahwa banyak kebutuhan infrastruktur tidak dapat langsung diperjuangkan melalui APBD provinsi karena berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.
“Masyarakat sering tidak memahami apakah jalan yang mereka gunakan merupakan kewenangan provinsi atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu dibutuhkan dan harus diperbaiki,’’ tutur Nasir.
Dari sudut pandang masyarakat, kata Nasir, persoalan jalan rusak, fasilitas lingkungan, atau kebutuhan infrastruktur lainnya tetap merupakan persoalan pembangunan yang membutuhkan penyelesaian, siapapun pemerintah yang berwenang menanganinya.
‘’Disinilah pemerintah harus membangun koordinasi yang baik, agar kebutuhan rakyat tidak terabaikan hanya karena persoalan pembagian kewenangan,” kata Nasir.
Ia menjelaskan, pembagian urusan pemerintahan memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, perjuangan aspirasi harus tetap memperhatikan kewenangan, ketentuan penganggaran, serta kemampuan keuangan daerah.
Namun, pembagian kewenangan seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk saling berkoordinasi.
“Kalau itu kewenangan provinsi, kita perjuangkan di provinsi. Kalau kewenangan kabupaten, kita dorong dan komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Intinya, jangan sampai aspirasi masyarakat berhenti hanya karena persoalan kewenangan,” tegasnya.
