NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, menggelar reses di Warung Makan KebunKU, Kelurahan Selisun, Nunukan Selatan, Kamis (12/11/2026) sore.
Politisi kawakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, meski Kaltara mengalami kendala keuangan.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat yang hadir, menyampaikan beragam kebutuhan pembangunan, mulai dari permohonan bantuan pembangunan dan perbaikan rumah ibadah.
Bantuan bibit ikan air tawar, program bedah rumah, bantuan sarana dan prasarana UMKM, pembangunan jalan tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
‘’Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan, menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Nasir.
Nasir mengatakan, masyarakat sesungguhnya tidak selalu menuntut pembangunan yang besar dan mewah. Sering kali yang mereka butuhkan hanyalah fasilitas sederhana, tetapi sangat menentukan kualitas kehidupan sehari-hari.
Permintaan yang sangat mendasar seperti jalan lingkungan yang baik, tersedianya air bersih, rumah yang layak dihuni, tempat ibadah yang memadai, serta dukungan terhadap usaha kecil, adalah kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Di balik setiap usulan masyarakat, ada kebutuhan nyata yang harus diperhatikan. Ketika warga meminta jalan tani, ada harapan agar aktivitas pertanian dan ekonomi mereka semakin lancar. Ketika masyarakat meminta sumur bor, berarti ada kebutuhan dasar berupa air bersih yang harus mendapatkan perhatian,” urai Nasir.
Kepada sekitar 100 warga yang menghadiri penyerapan aspirasi tersebut, Nasir menyampaikan secara terbuka, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan anggaran.
Karena itu, tidak semua aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung diakomodasi melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara.
Kendati demikian, tantangan pembangunan bukan hanya persoalan ketersediaan dana, tetapi juga pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran, bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegasnya.
Nasir memastikan, seluruh usulan warga akan dicatat, dipilah, dan dipetakan berdasarkan urgensi kebutuhan serta kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar tetap memperoleh perhatian.
‘’Untuk program yang menjadi kewenangan provinsi, saya akan berupaya memperjuangkannya melalui pembahasan bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait,’’ kata Nasir.
