NUNUKAN, infoSTI – Aspirasi penguatan ekonomi kerakyatan, mendominasi kegiatan reses dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, yang digelar di Jalan Angkasa, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Reses kedua yang berlangsung di Kantor DPD PKS Kabupaten Nunukan tersebut, dihadiri sekitar 90 an peserta.
Berbeda dari biasanya, kegiatan reses kali ini dikhususkan bagi kaum laki-laki dalam rangka menyemarakkan momentum Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap 12 November.
Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka. Namun, permohonan bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan pengembangan usaha peternakan menjadi dua persoalan yang paling banyak disuarakan peserta.
Menariknya, masyarakat bukan sekadar meminta bantuan. Mereka juga mengharapkan adanya perubahan cara pemerintah memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha kecil.
‘’Warga berharap instansi yang membidangi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UMKM, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunukan, lebih aktif turun langsung ke masyarakat untuk memberikan pendampingan,’’ ujar Nasir membeberkan hasil reses keduanya.
Warga Minta Pemerintah Jemput Bola, Bukan Hanya Menunggu Proposal
Salah satu persoalan yang mengemuka, adalah masih banyaknya pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pengajuan bantuan pemerintah, khususnya program yang mensyaratkan pembentukan kelompok usaha.
Para peserta berharap pemerintah tidak hanya membuka kesempatan pengajuan bantuan, tetapi juga membantu masyarakat mempersiapkan persyaratan yang diperlukan.
‘’Mereka mengusulkan agar petugas dinas turun ke kelurahan dan lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi, membantu pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok usaha lain yang sesuai ketentuan program, serta mendampingi penyusunan proposal,’’ jelasnya.
Nasir menegaskan, harapan masyarakat yang mencoba survive melalui usaha kecil, perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah.
Pemerintah tak boleh membiarkan masyarakat yang punya kemauan bekerja dan berusaha, justru kesulitan mendapatkan bantuan hanya karena tidak memahami prosedur administrasi.
‘’Pemerintah mestinya hadir memberikan kemudahan, bukan membiarkan masyarakat kebingungan mengurus persyaratan,” kata Nasir.
Menurutnya, pendekatan pelayanan yang lebih aktif sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menghadapi persyaratan administrasi.
Banyak masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan dan semangat berusaha. Ada yang ingin mengembangkan usaha makanan, perdagangan kecil, berbagai keterampilan, hingga usaha produktif lainnya.
Tetapi ketika harus membentuk kelompok, menyiapkan administrasi, dan menyusun proposal, mereka sering mengalami kesulitan.
‘’Saya berharap perangkat daerah terkait dapat membangun pola pelayanan jemput bola, melalui pendataan pelaku usaha, sosialisasi persyaratan, pendampingan pembentukan kelompok, hingga pembinaan usaha secara berkelanjutan,’’ harapnya.
