NUNUKAN, infoSTI – Bupati Nunukan, Irwan Sabri, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan dinamika kebijakan transfer pusat, Pemkab Nunukan berkomitmen meningkatkan kualitas belanja, lebih selektif dalam penetapan kegiatan, lebih efisien dalam pelaksanaan, dan lebih terukur dalam pencapaian hasil.
Sebagaimana laporan yang dibacakan Irwan Sabri, RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp.1.396.877.915.096,24.
Target pendapatan tersebut terdiri atas tiga kelompok utama :
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 110.264.106.599,62, yang bersumber dari, pajak daerah Rp.51.316.931.650,00, retribusi daerah Rp.58.300.028.624,62 serta lain-lain PAD yang sah Rp.647.146.325,00.
- Pendapatan transfer sebesar Rp.1.276.389.692.192,40 terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat Rp.1.198.947.771.000,00 dan pendapatan transfer antar daerah Rp.77.441.921.192,40.
- lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.10.224.116.304,22
Struktur tersebut, menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh sumber transfer.
‘’Oleh karena itu, upaya penguatan kemandirian fiskal akan dilakukan secara bertahap melalui perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data pendapatan, peningkatan kepatuhan, serta optimalisasi potensi daerah tanpa menambah beban masyarakat secara tidak proporsional,’’ ujarnya.
Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp.1.421.877.915.096,24, yang dialokasikan dalam empat kelompok sebagai berikut,
- Belanja operasi sebesar Rp.1.109.230.774.349,76.
Mencakup belanja pegawai Rp.674.315.010.957,45. Belanja barang dan jasa Rp.409.245.407.884,13, belanja subsidi Rp.10.165.183.199,00 dan belanja hibah Rp.14.101.414.309,18 serta belanja bantuan sosial Rp.1.403.758.000,00
- Belanja modal sebesar Rp.186.839.275.708,55 meliputi belanja peralatan dan mesin Rp.15.294.707.496,98 gedung dan bangunan Rp.20.404.586.208,00. Jalan, jaringan, dan irigasi Rp.150.515.402.135,05, aset tetap lainnya Rp.101.429.868,52 dan aset lainnya Rp.523.150.000,00.
- Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.10 miliar.
- Belanja transfer berupa bantuan keuangan sebesar Rp.115.807.865.037,93.
Berdasarkan rancangan tersebut, RAPBD Nunukan 2027 mengalami defisit sebesar Rp.25 miliar.
‘’Kendati demikian, defisit direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp.25 miliar dengan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan nihil,’’ jelasnya.
Irwan melanjutkan, selama proses penyusunan RAPBD 2027, terdapat perkembangan informasi mengenai rancangan alokasi transfer ke daerah dari pemerintah pusat, yang menuntut Pemkab Nunukan untuk kembali mencermati struktur pendapatan, kebutuhan belanja, dan kemampuan pembiayaan daerah.
‘’Berdasarkan pencermatan awal atas informasi tersebut, terdapat proyeksi pendapatan daerah setelah penyesuaian sebesar Rp.1.407.042.493.096,24, atau meningkat Rp.10.164.578.000,00, sekitar 0,72 persen dari angka pendapatan pada RAPBD yang hari ini diajukan,’’ kata Irwan.
Selisih tersebut, berkaitan dengan perubahan komposisi pendapatan transfer pemerintah pusat, termasuk perkembangan informasi DBH, DAK dan Dana Desa.
Ia menegaskan, perubahan komposisi transfer dapat membawa konsekuensi penting terhadap ruang fiskal, peruntukan dana, waktu pelaksanaan kegiatan, dan prioritas penganggaran.
‘’Oleh karena itu, kami tidak memandang perubahan angka pendapatan semata-mata sebagai kenaikan kemampuan keuangan yang dapat langsung dibelanjakan secara bebas,’’ lanjutnya.
Pada saat yang sama, dari identifikasi kebutuhan dalam skenario penyesuaian yang masih memerlukan pendalaman, terdapat proyeksi kebutuhan belanja sebesar Rp.1.607.042.493.096,24.
Besaran ini lebih tinggi Rp.185.164.578.000,00 dibandingkan belanja dalam RAPBD awal yang disampaikan.
‘’Apabila keseluruhan skenario tersebut dipertimbangkan, terdapat potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp.200 miliar yang belum dapat dinyatakan sebagai struktur RAPBD final,’’ urainya.
Dalam menindaklanjuti perkembangan tersebut, Pemkab Nunukan akan melakukan penelaahan dan rasionalisasi kegiatan, pengendalian belanja yang belum mendesak, penajaman program prioritas, serta efisiensi belanja operasional.
Pemkab Nunukan juga sedang mencermati kemungkinan alternatif pembiayaan pembangunan, termasuk penjajakan skema pinjaman daerah melalui lembaga keuangan bukan bank, baik melalui skema reguler maupun skema penugasan apabila tersedia dan memenuhi ketentuan.
‘’Salah satu aspek yang akan dikaji, adalah posisi kewajiban transfer atau kurang bayar dari pemerintah pusat kepada daerah, termasuk kepastian dasar hukum, besaran, waktu penerimaan, dan kelayakannya dalam struktur pembiayaan,’’ katanya lagi.
Sejalan dengan itu, Pemkab Nunukan akan menyampaikan informasi pendukung dan hasil pencermatan yang telah tervalidasi dalam tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD.
‘’kami mengharapkan masukan dan pertimbangan dewan yang terhormat, agar penyesuaian yang diperlukan dapat dirumuskan secara transparan, realistis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,’’ tutup Irwan.
