Demo September Hitam, Ini Sejumlah Poin Tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi di Nunukan

NUNUKAN, infoSTI – Demonstrasi yang didasari kemarahan rakyat atas keinginan anggota DPR yang ingin menaikkan tunjangan biaya fasilitas dengan berbagai kemewahan ditengah kehidupan rakyat semakin sulit, terus berlangsung di sejumlah kota di Indonesia.

Demonstrasi juga terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara, 1 September 2025.

Mahasiswa dan masyarakat perbatasan RI – Malaysia yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menegaskan unjuk rasa yang mereka lakukan hari ini, demi sebuah keadilan.

‘’Penegak hukum mempertontonkan parodi yang sangat melukai rakyat. Hukuman koruptor hanya setengah hati, sementara para pejabat onani beramai ramai di tengah penderitaan rakyat,’’ teriak orator aksi demo di Depan Gedung DPRD Nunukan, Firman.

Para orator demo di Nunukan menjabarkan, sampai hari ini, jutaan buruh masih menuntut upah layak, perlindungan sosial bagi ojek online belum terasa, bahkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.

Kondisi ini diperparah dengan sejumlah pernyataan dan tindakan provokatif anggota DPR yang menabur garam di tengah luka rakyat.

Syahroni yang menyebut ‘Rakyat yang mau membubarkan DPR adalah manusia tolol’. Eko Patrio dengan cosplay ‘sound horeg’, Uya Kuya yang joget joget dengan meremehkan biaya hidup 3 jt/hr, hingga munculnya pernyataan anggota DPR yang enggan disamakan dengan rakyat.

Dari eksekutif, Rakyat disakiti dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa gaji guru menjadi beban negara.

Padahal berapa banyak guru yang belum memiliki gaji, tunjangan, dan fasilitas layak, terutama mereka yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar/3T.

Akumulasi kesalahan yang membuat muak masyarakat dijabarkan dalam demo Aliansi Peduli Demokrasi di Gedung DPRD Nunukan.

Omongan Nusron Wahid, dimana negara akan mengambil alih tanah nganggur dari rakyat.

Kasus Menteri Desa, Yandri Susanto yang memanfaatkan jabatannya. Ia cawe cawe pada Pilkada demi memuluskan istri menjadi kepala daerah.

Soal Hasan Nasbi yang meremehkan kejadian teror pada jurnalis Tempo.

Ini diperparah dengan statemen, Fadli Zon, yang meragukan peristiwa tragis yang menimpa perempuan Tionghoa pada kerusuhan 1998.

Di lain sisi, ulah PPATK memblokir ATM masyarakat, menambah panjang daftar kemarahan rakyat.

Bagai bisul pecah, akumulasi kemarahan tersebut menjelma menjadi demonstrasi besar besaran di banyak daerah.

Aksi anarkis yang tak terkendali, menjadi bukti kemarahan rakyat yang tak terbendung.

Dengan persoalan tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi Nunukan, menuntut agar,

1. Usut Tuntas Kematian Affan Kurniawan dan semua korban kekerasan aparat ditengah demonstrasi.
2. Hapuskan Tunjangan DPR-RI
3. Sahkan RUU Perampasan Aset.
4. Ketua Umum Partai harus memecat dan menjatuhkan sanksi tegas kepada kader provokatif dan mencemoh rakyat.
5. Pemerintah harus segera reshuffle kabinet serta memperbaiki kehidupan rakyat.
6. Pertegas dan revisi UU tindak pidana korupsi.
7. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah dan fasliitas DPR).
8. Libatkan kader partai dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat.
9. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat ditengah krisis.
10. Badan kehormatan DPR harus memeriksa dan menindak tegas anggota DPR yang melecehkan aspirasi rakyat.
11. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan diseluruh wilayah yang melaksanakan aksi demonstrasi.
12. Moratorium kekerasan berlebihan dan publikasikan SOP pengendalian massa.
13. Proses hukum transparan pada anggota dan komandan yang memerintahkan tindakan repsesif terhadap massa demonstrasi dan tenaga medis.
14. Militer harus segera mengumumkan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Evaluasi kebijakan pajak dan UU Ciptaker yang memberatkan rakyat dan buruh.
16. Ambil Langkah untuk mencegah PIHK darurat dan lindungi kepentingan buruh kontrak
17. Dialog Bersama dengan serikat buruh dan mahasiswa terkait upah minimum dan outsourcing.
18. Meningkatkan kesejahtran tenaga Pendidik diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
19. Mendesak pemerintah untuk memangkas tunjangan dan gaji Kementrian dan seluruh unsur Pemerintahan untuk dialokasikan kepada kesejahteraan Rakyat.
20. Mendesak Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengeluarkan keterangan dan konferensi Publik terkait pembungkaman media massa, terkait hak siar dan siaran langsung secara transparan.

Ada juga isu daerah yang mendesak dan segera diakomodir, diantaranya,

1. Pemerataan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Nunukan (Krayan, Kabudaya, Sebatik, dan Nunukan)
2. Kenaikan upah buruh Kabupaten Nunukan.
3. Transparansi tata kelola perumahan DPRD.
4. Transparansi retribusi token listrik ke PJU.
5. Kesejahteraan tenaga medis.
6. Perbaikan tata kelola layanan kesehatan.
7. Membenahi layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan
8. Transparansi tata kelola kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
9. Mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 4 oknum personel Polres Nunukan yang terlibat kasus peredaran sabu sabu.
10. Mempercepat infrastruktur transportasi wilayah Krayan dan Kabudaya.
11. Meminta kejelasan terkait pelabuhan penyebrangan ilegal yang ada di Kabupaten Nunukan.
12. Mempercepat kebijakan tata kelola rumput laut berupa Peraturan Daerah.
13. Pemerintah Kabupaten Nunukan, baik eksekutif maupun legistlatif untuk bersama-sama mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi di Nunukan, yaitu PNN dan STIT.
14. Mempercepat pemerataan pembangunan kesejahteraan dan kualitas hidup, baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi di daerah Kabudaya dan daratan besar Krayan.