Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON Tim Bulutangkis Beregu Putra Nunukan Raih Emas di Porprov II Kalimantan Utara Masyarakat Perbatasan Masih Mengeluhkan Berbagai Hak Dasar, Rismanto: Pelosok Harus Menikmati Pemerataan pembangunan Kunjungi BPBD Tarakan, Listiani Pertanyakan Masalah Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan Bencana FPK Gelar Silaturahmi Bersama Seluruh Tokoh di Nunukan, Bangun Komitmen Bersama Untuk Menjaga Kondusifitas Wilayah

Advertorial

Masyarakat Perbatasan Masih Mengeluhkan Berbagai Hak Dasar, Rismanto: Pelosok Harus Menikmati Pemerataan pembangunan

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Rismanto. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Rismanto. Dok.DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR, infoSTI – Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara,  harus menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.

Dalam agenda Reses yang ia lakukan, aspirasi masyarakat yang meminta kebutuhan dasar, seperti persoalan akses jalan dan jembatan, masih menjadi keluhan utama.

Ini terjadi khususnya di Pulau Sebatik hingga kawasan Krayan, Nunukan. Mereka yang tinggal di perbatasan Negara, membutuhkan konektivitas lebih baik untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

“Jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan, terus tertinggal dalam pembangunan hanya karena kondisi geografisnya berbeda. Kebutuhan mereka harus menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).

Risman mengatakan, Infrastruktur memiliki peran penting dalam membuka keterisolasian wilayah.

Selain mempermudah mobilitas penduduk, akses transportasi juga menentukan kelancaran distribusi, kebutuhan pokok, serta hasil pertanian dan perikanan masyarakat.

Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, kepulauan dan pedalaman, membutuhkan dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah.

‘’Dan pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kebutuhan masyarakat di daerah terluar juga harus masuk dalam perencanaan agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok Kaltara,’’ kata Risman.

Ia menjelaskan, aspirasi yang dihimpun melalui reses, merupakan gambaran langsung mengenai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, berbagai usulan tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Rismanto berharap setiap OPD dapat melakukan pencermatan terhadap kebutuhan tersebut, sehingga program yang direncanakan tidak hanya berdasarkan pendekatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

‘’Dan hal yang fundamental juga, adalah sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal usulan masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga penentuan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran,’’ kata Risman.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial