Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON Tim Bulutangkis Beregu Putra Nunukan Raih Emas di Porprov II Kalimantan Utara Masyarakat Perbatasan Masih Mengeluhkan Berbagai Hak Dasar, Rismanto: Pelosok Harus Menikmati Pemerataan pembangunan Kunjungi BPBD Tarakan, Listiani Pertanyakan Masalah Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan Bencana FPK Gelar Silaturahmi Bersama Seluruh Tokoh di Nunukan, Bangun Komitmen Bersama Untuk Menjaga Kondusifitas Wilayah

Advertorial

Kunjungi BPBD Tarakan, Listiani Pertanyakan Masalah Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penanganan Bencana

badge-check


					Anggota DPRD Kaltara, Listiani. Dok.DPRD Kaltara. Perbesar

Anggota DPRD Kaltara, Listiani. Dok.DPRD Kaltara.

TARAKAN, infoSTI – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Listiani, menyoroti kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan dalam upaya memperkuat penanganan bencana di daerah.

Sorotan tersebut mengemuka saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/2026).

‘’Diperlukan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, agar pelaksanaan penanggulangan bencana tidak berbenturan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,’’ ujar Listiani.

Ia menegaskan, memahami batas kewenangan, menjadi hal penting bagi anggota legislatif, khususnya dalam menentukan bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, adanya aturan yang membatasi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penanganan bencana, menjadi kendala dan hambatan bagi anggota DPRD untuk mengambil sikap.

Padahal, kata dia, anggota DPRD perlu mencari ruang kontribusi yang tepat agar dukungan dari DPRD provinsi tetap dapat dirasakan pemerintah kabupaten/kota.

“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. KPK juga mengingatkan bahwa sebelum memberikan bantuan, harus dilihat terlebih dahulu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota,” kata Listiani.

Listiani meminta, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat.

Dengan pembagian tugas yang terarah, dukungan pemerintah provinsi terhadap penanganan kebencanaan di daerah diharapkan bisa berjalan lebih efektif.

Kunjungan ke BPBD Tarakan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan serta tantangan yang dihadapi BPBD di lapangan.

Hasil koordinasi tersebut diharapkan menjadi bahan bagi legislatif dalam mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana di Kaltara.

Turut hadir dalam kunjungan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, Siti Laela, Muhammad Hatta, serta Rahman.

Kedatangan para legislator disambut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial