NUNUKAN, infoSTI– Warga transmigran SP 5 Sebakis, Nunukan, Kalimantan Utara, menggugat Pemerintah dengan dugaan ingkar janji atau wanprestasi, terhadap kewajiban yang sebelumnya tercantum dalam dokumen penempatan transmigrasi.
Gugatan tersebut, diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Nunukan, Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 13.30 wita.
‘’Warga transmigran SP 5 Sebakis sudah kehabisan cara untuk menuntut hak lahan garapan, LU 1 dan LU 2, yang belum pernah diterima sejak 2013,’’ ujar perwakilan warga transmigran Nunukan, Purnomo Putro saat dikonfirmasi.
Purnomo menuturkan, perjuangan untuk meraih hak tersebut, sudah melalui berbagai cara. Mulai mengadu ke Dinas Transmigrasi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Nunukan, mendatangi langsung Kementrian Transmigrasi, termasuk menghadap Menakertrans.
Tapi semua upaya tersebut, tak satupun membuahkan hasil. Sejumlah transmigran, bahkan meninggal dunia tanpa mendapat kejelasan kapan jatah LU I dan LU II mereka didapat.
Warga transmigran seakan ditelantarkan Negara, dibuang ke pulau terpencil dan dibiarkan hidup tanpa ada lahan yang bisa mereka garap, tanpa tanah yang menghasilkan umbi atau biji bijian untuk bertahan hidup.
‘’Banyak yang menggadaikan surat tanah jatah mereka ke bank untuk mendapat pinjaman. Banyak yang kerja serabutan dan berusaha semampunya demi bisa makan. Belasan tahun seperti itu kondisi kami. Dimana tanggung jawab pemerintah,’’ kata Purnomo.
Untuk melakukan gugatan yang bisa dikatakan sebagai usaha terakhir para transmigran SP 5 Sebakis, mereka tak segan mengumpulkan uang yang selama ini mereka kumpulkan sedikit demi sedikit, untuk membayar pengacara.
Mereka menuliskan surat kuasa, dan lagi lagi urunan untuk membayar perahu, menyeberang ke Nunukan Kota, untuk menuju PN Nunukan.
‘’Ini usaha terakhir kami, ikhtiar kami, semoga upaya kita yang tak kenal lelah, yang pantang menyerah, bisa mendapat kepastian. Tidak ada yang kami tuntut selain hak kami yang seharusnya telah diberikan sejak 13 tahun lalu,’’ tegas Purnomo.
Kronologi persoalan lahan
Penempatan transmigran di SP 5 Sebakis, merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Berdasarkan surat kerja sama tahun 2013, para transmigran dijanjikan tiga jenis lahan.
- Pertama, lahan pekarangan seluas 0,25 hektar.
- Kedua, lahan usaha I (LU I) seluas 0,75 hektar.
- Ketiga, lahan usaha II (LU II) seluas 2 hektar.
Lahan tersebut seharusnya diberikan kepada para transmigran paling lambat dua tahun setelah penempatan. Namun, hingga 13 tahun berlalu, seluruh lahan yang dijanjikan belum diterima.
Bahkan, sebagian lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi transmigran dikabarkan telah dikuasai oleh masyarakat lokal.
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengeklaim telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
Pemkab Nunukan juga pernah berupaya melobi PT Sebuku Inti Plantation (SIP) agar merelakan 50 hektar lahan untuk para transmigran. Namun, upaya tersebut ditolak karena lahan yang dimaksud telah masuk dalam izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan.
Sementara itu, wacana pemulangan atau pemberian kompensasi kepada para transmigran belum dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan karena hal tersebut berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Selama menunggu kepastian hak atas lahan, para transmigran SP 5 Sebakis harus bertahan dengan pekerjaan yang tersedia. Sebagian bekerja serabutan dan menjadi buruh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.











