NUNUKAN, infoSTI – Warga Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, mengeluhkan terbatasnya kuota dan akses program Beasiswa Kaltara Unggul pada tahun 2026 yang dinilai tidak merata serta sulit dijangkau.
Suara tersebut, mengemuka pada agenda Reses yang dilakukan Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, di Pulau Sebatik, Minggu (15/11/2026).
Minimnya informasi dan publikasi mengenai program beasiswa, mengakibatkan banyak pelajar dan mahasiswa, tidak mendapat kesempatan untuk mendaftar.
“Jangan sampai anak-anak kita kehilangan kesempatan hanya karena tidak mengetahui kapan pendaftaran dibuka dan apa persyaratannya,” ujar Nasir.
Pada tahun 2026, skema penyaluran beasiswa, memang berubah menjadi jalur khusus dan hanya diberikan kepada mahasiswa di enam perguruan tinggi yang memiliki perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemprov Kaltara.
Masing masing, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (Unikal), Universitas Terbuka (UT), Poltekesos Bandung, dan Politani Samarinda. Mahasiswa asal Kaltara yang berkuliah di kampus swasta lokal lain maupun di luar daerah tanpa PKS, tidak terakomodasi.
Adapun keterbatasan kuota, dipicu oleh penurunan kapasitas fiskal APBD Kaltara yang menyusut sekitar Rp1,4 triliun. Akibatnya, anggaran Beasiswa Kaltara Unggul, dipangkas dari Rp15 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp 5 miliar pada tahun 2026.
Nasir berharap, pemerintah memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, jadwal pendaftaran, mekanisme seleksi, dan pengumuman penerima beasiswa melalui kanal resmi yang menjangkau masyarakat hingga desa-desa perbatasan.
‘’Kalau anggaran beasiswa kita terbatas, tentu harus kita pahami karena kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan. Tetapi informasi beasiswa, harus tetap terbuka dan mudah diakses,’’ kata Nasir.











