Menu ✖

Mode Gelap
Tiga Srikandi Nunukan, Sapu Bersih Medali Untuk Cabor Menembak di Porprov Kaltara 2026 Bungkam Tuan Rumah Malinau Tiga Gol Tanpa Balas, Tim Sepak Bola Nunukan Bidik Kemenangan Atas Bulungan Kondisi Fiskal Kaltara Melemah, Nasir Mendorong Pemprov Kaltara Terus Menggali Sumber PAD Kaltara Menjadi Pelopor PKAA, Nasir : Jangan Sampai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Rumput Laut Terbebani Apresiasi Inovasi Pajak Kendaraan Air Bapenda Kaltara, Nasir: Pemerintah Harus Kreatif di Tengah Keterbatasan Fiskal Kunjungi Gedung DPRD Nunukan, Kapolda Kaltara : Tunggu Hasil Tim Forensik, Kami Tak Bekerja Berdasar Persepsi

Advertorial

DPRD Nunukan Usulkan Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

badge-check


					Juru Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, membacakan usulan Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Sidang Paripurna, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Juru Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, membacakan usulan Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Sidang Paripurna, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, mengusulkan Raperda inisiatif tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam Sidang Paripurna, Selasa (17/11/2026).

‘’Raperda yang diusulkan, bertujuan memberikan penguatan perlindungan hak-hak anak serta tanggung jawab pemerintah daerah, keluarga, masyarakat dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal,’’ ujar Juru Bicara Bapemperda DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam.

Ia menegaskan, Payung hukum hak anak sangat penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan pemenuhan hak-hak dasar anak secara nyata dan mengikat, bukan sekadar kebijakan yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Penguatan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak baik untuk kepentingan ekonomi, seksual, maupun kepentingan lainnya merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang membutuhkan penanganan serius.

“Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, penanganan, pendampingan, dan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi melalui kebijakan yang terarah serta terintegrasi,” tegasnya.

Fajrul menerangkan, Raperda perlindungan anak memuat aturan mengenai pengertian anak, perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak, hak anak, perlindungan khusus, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, perlakuan salah serta penelantaran.

Adapun dasar pembentukan Raperda bertujuan memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah Nunukan, dalam menjamin pemenuhan hak anak, memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta penelantaran anak.

“Raperda ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan ramah anak, sekaligus mendorong penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu serta terencana,” ungkapnya.

Sejauh ini, kita banyak menyaksikan praktik pemanfaatan anak untuk mengemis, menjadi pengamen, pedagang asongan maupun aktivitas ekonomi lainnya yang berpotensi mengancam keselamatan, menghambat pendidikan, serta mengganggu perkembangan fisik dan psikologis anak.

Kondisi ini memerlukan pengawasan, edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan eksploitasi.

Termasuk kondisi kemiskinan dan permasalahan social, factor tersebut dapat mendorong keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

‘’Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dilaksanakan melalui pendekatan terpadu. Jangan hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga penanganan faktor sosial dan ekonomi penyebab kerentanan,” tuntasnya.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial