TANJUNG SELOR, infoSTI – Tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara), menjadi perhatian khusus Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nafis.
Kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan akses, mengakibatkan pembangunan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), membutuhkan kebijakan khusus dengan alokasi anggaran jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
Kondisi ini, diuraikan Nafis, saat berdialog dengan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Tanjung Selor, Selasa (17/11/2026).
Politisi PKS ini meminta KPK memahami realitas pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan.
Menurutnya, penerapan standar anggaran yang sama dengan daerah lain, justru berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan di kawasan pelosok hingga penyediaan jalur evakuasi medis darurat yang membutuhkan biaya besar karena kondisi medan dan aksesibilitas yang tidak mudah.
“Membangun jalan di pelosok atau menyiapkan jalur evakuasi medis darurat, termasuk akses ke SMA 18, itu biayanya tidak murah. Medan di perbatasan dan kepulauan punya tingkat kesulitan yang beda, jadi tidak bisa dipukul rata,” tutur Nafis.
Minta Standar Anggaran Khusus Wilayah Perbatasan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nafis seebagai Anggota DPRD Kaltara, mendorong pemerintah pusat menerapkan kebijakan afirmatif bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) dengan mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi serta tingkat kesulitan geografis masing-masing wilayah.
‘’Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang anggaran yang lebih realistis untuk membangun infrastruktur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kawasan terpencil,’’ katanya lagi.
Nafis juga menjabarkan peliknya persoalan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kondisi tersebut dinilai kerap menghambat penyaluran bantuan bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan.
Karena itu, dukungan pemerintah melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) maupun sarana pendukung perikanan sangat dibutuhkan.
“Mayoritas warga kita, sekitar 60 persen, menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Mereka butuh dukungan nyata seperti alat dan mesin pertanian. Jangan sampai bantuan ini terhambat cuma karena masalah batas kewenangan,” kata Nafis.
Nafis meminta persoalan mendasar di wilayah perbatasan ini menjadi perhatian khusus dan serius.
‘’Pembangunan di wilayah perbatasan bukan sekadar persoalan pemerataan infrastruktur, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak,’’ tegas Nafis.
Jawaban KPK
Merespons aspirasi tersebut, Tim Korsup KPK RI menyarankan pemerintah daerah mengoptimalkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebagai wadah memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
‘’KPK menekankan pentingnya sinergi formal antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, agar setiap usulan program maupun anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,’’ demikian garis besar jawaban Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.











