NUNUKAN, infoSTI – Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, membuka Kios TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), demi menekan lonjakan harga pasar yang terjadi di momen jelang Hari Raya Idul Fitri.
Kios tersebut, berada di UKM Center, di areal Tanah Merah, Liem Hie Djung, Nunukan.
Kabid Perdagangan DKUKMPP Nunukan Dior Frames mengatakan, Kios TPID bertujuan untuk menstabilkan harga pokok (beras, minyak, gula) dengan menjualnya di bawah harga pasar.
‘’Kita ingin meringankan beban warga berpenghasilan rendah, menjaga daya beli, dan mengendalikan inflasi daerah,’’ ujar Dior, ditemui Senin (9/3/2026).
Sampai saat ini, Kabupaten Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, belum memiliki ketahanan pangan, dan masih sangat bergantung dengan barang suplay dari Sulawesi Selatan, Surabaya bahkan Tawau, Malaysia.
Kenaikan harga pasar juga sering terjadi, terutama ketika cuaca buruk mempengaruhi kedatangan kapal laut pengangkut bahan bahan kebutuhan pokok atau ketika terjadi keterlambatan suplay BBM dari Kota Tarakan.
Salah satu komoditi yang saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan di Nunukan, adalah telur ayam.
Jika biasanya satu tray/piring telur ayam, dijual dengan harga Rp 55.000 sampai Rp 58.000, kini harga sudah mencapai Rp 62.000.
‘’Dan kita mencoba menyediakan kebutuhan pokok dengan harga normal. Kita sediakan Sembako hingga palawija, tapi dengan stok terbatas karena masih tahap persiapan,’’ jelas Dior.
Kios dibuka mulai pukul 09.00 – 11.00 wita. Waktu singkat ini untuk mengatasi terjadinya antrean panjang, dan tetap menjaga ritme pasar,
Bagaimanapun, Kios TPID bertujuan sebagai penyeimbang harga, bukan berperan sebagai toko grosir, sehingga tindakan memantau harga, menganalisis tekanan inflasi, dan mengambil tindakan preventif serta korektif, menjadi tujuan utama.
‘’Sementara ini kita melayani warga yang kesulitan dan benar benar butuh dulu. Kita juga hanya melayani pembelian per item, tidak melayani borongan,’’ kata dia.
Dior mengatakan, Pemda Nunukan memang memiliki pekerjaan rumah cukup besar dalam pemenuhan pangan.
Ditambah saat ini, suplay Sembako dari luar daerah berpotensi berkurang akibat program MBG, dimana telur, beras dan lainnya, mengalami peningkatan kebutuhan di tiap daerah.
Sejauh ini, Kabupaten Nunukan juga masih berpatokan pada mekanisme Barter Trade Agreemen (BTA), khususnya untuk LPG dan gula.
‘’Dan kita harus menjadikan Nunukan mandiri pangan. Meski masih bisa didapat dari Malaysia, tapi kondisinya saat ini juga kurs Ringgit naik dan itu menambah inflasi di perbatasan negara ini,’’ jelasnya.
Demi mengatasi persoalan yang terjadi, Pemkab Nunukan telah menjadwalkan pertemuan untuk memastikan kelancaran distribusi barang jelang Hari Raya.
Setelah itu, Pemda Nunukan akan membentuk Satgas Pengawasan Barang Beredar.
‘’Kita akan Sidak Pasar. Kita pantau terus ketersediaan stok, harga, dan memastikan tidak ada yang memanfaatkan keadaan untuk mengenakan harga semaunya,’’ kata Dior.
