NUNUKAN, infoSTI – Gelombang demonstrasi terkait terkait ketidakpuasan publik terhadap kebijakan elite politik dan arah pemerintahan di sejumlah daerah di Indonesia, masih terus berlangsung.
Bahkan di Perbatasan RI – Malaysia, di Nunukan, Kalimantan Utara.
Di wilayah tapal batas ini, mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi, menggelar demo, dimulai dengan orasi di Tugu Dwikora Nunukan, yang merupakan simbol sejarah perjuangan, dan bergeser ke Gedung DPRD Nunukan, Senin (1/9/2025).
Tak hanya menolak realisasi tunjangan tambahan anggota DPR, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, menuntut revisi UU Pemilu, sekaligus menekan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR.
Aliansi juga mempertanyakan sejumlah kasus yang belum terselesaikan di Polres Nunukan.
“Kerusakan aturan tak hanya terjadi Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Bahkan di tingkat kepolisian menjadi pertanyaan serius,” ujar salah satu orator demo, Agung.
Dengan mengenakan bendera Jolly Roger, Agung menjabarkan sejumlah kasus yang penanganannya tak jelas.
Mulai kasus dugaan pemukulan masyarakat oleh Ketua DPRD Nunukan, hingga viralnya kasus penangkapan 4 anggota Polres Nunukan, termasuk Kasat Reskoba Nunukan, yang penanganan hukumnya tak pernah lagi terdengar.
“Tolong transparansinya dalam penanganan kasus hukum. Jangan sampai kami tak lagi menyebut oknum. Tapi semua polisi brengsek. Kami ingin transparansi penegakan hukum,” teriak agung.
Di tengah jalannya aksi, terlihat seorang yang mencoba melakukan provokasi dengan menyentuh mahasiswa.
Aksi tersebut, langsung ditindaklanjuti aparat yang dengan sigap membawa orang tersebut menjauh dari barisan pendemo.
Mahasiswa yang demo juga berteriak “hati hati penyusup”.
“Aksi kami murni menyuarakan suara rakyat, bukan dipaksa berhadapan dengan aparat,” demikian gemuruh teriakan mahasiswa di depan Gedung DPRD Nunukan.
Setelah aksi provokasi mampu diredam, mahasiswa Nunukan membacakan puisi karya Choiril Anwar berjudul ‘Karawang Bekasi” dengan alunan lagu ‘Ibu Pertiwi’.
Aksi masih berlanjut dengan sejumlah tuntutan, dengan garis besar,
1.Usut tuntas kematian affan kurniawan.
2. Sahkan RUU Perampasan Aset.
3. Pecat kader Partai Politik yang provokatif.
4. Resuffle Kabinet Merah Putih.
Pada agenda ini, pendemo juga menyuarakan 12 isu lokal, yaitu,
1. Pemerataan Fasilitas pendidikan, Tenaga pendidik, Dan infrastruktur pendidikan diwilayah pelosok terisolir, (Krayan, Kabudaya, Sebatik, dan Nunukan).
2. Kenaikan upah buruh Kabupaten Nunukan.
3. Transparansi tata kelola perumahan DPRD
4. Transparansi retribusi token listrik Ke PJU.
5. Kesejahteraan Tenaga Medis.
6. Perbaikan tata kelola layanan kesehatan.
7. Membenahi layanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nunukan.
8. Mempertanyakan kejelasan Pajak Bumi Bangunan ( PBB )
9. Mempertanyakan kejelasan tindak lanjut 4 oknum personil polres yang terlibat dalam kasus pengedaran sabu- sabu.
10. Mempercepat infrastruktur transportasi wilayah krayan dan kabudaya
11. Kejelasan penyebrangan ilegal Haji di kabupaten Nunukan.
12. PERDA terkait rumput laut.
