NUNUKAN, infoSTI – Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI) Komjen Pol Makhruzi Rahman, berkunjung ke Kaltara, 7 – 8 Mei 2025.
Kunjungan pertama, langsung menuju dataran tinggi Krayan, di Kabupaten Nunukan.
Di Krayan, Makhruzi dan rombongan meninjau kondisi jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Malinau ke Krayan, Kabupaten Nunukan.
Salah satu jalur alternative untuk ekonomi dan sosial bagi warga tempatan, karena selama ini, Krayan hanya bisa ditempuh menggunakan pesawat terbang perintis.
“Kita telah melihat langsung kondisi di lapangan, jadi dari pihak balai akan segera merealisasikan dan kami juga tidak akan tinggal diam untuk mengawasi pembuatan jalan dari Malinau sampai Krayan,’’ ujar Makhruzi Rahman, dikutip dari laman website Pemda Nunukan, Jumat (9/5/2025).
Selain masalah jalur darat penghubung Malinau – Krayan, sejumlah pembangunan infrastruktur untuk Krayan diusulkan.
Diantaranya, pembangunan jembatan jalan Lingkar Nasional dari lokasi Kampung Baru menuju lokasi Pa’ Kebuan, dan lokasi Long Umung Kecamatan Krayan Tengah.
Juga pembangunan jembatan Pa’ Lutut dan Pa’ Rangeb.
Kedua jembatan tersebut akan sangat mendukung mobilisasi masyarakat dalam mendistribusikan hasil hasil pertanian, perkebunan dan BBM di wilayah Krayan.
Kunjungan BNPP di Krayan, didampingi Asisten Administrasi Umum Setkab Nunukan, Syafarudin, Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala, Anggota DPRD Nunukan Rian Antoni.
Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, Camat Krayan, jajaran Forkopimcam serta para tokoh adat.
Kunjungan berlanjut ke Pulau Sebatik, pada Kamis 8 Mei 2025.
Lokasi yang dikunjungi, diantaranya, Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia, PB 02, yang berada di Desa Aji Kuning Sebatik Tengah, dan Patok 1 di samping Kantor Camat Sebatik Utara.
Pangkalan Pos AL, Pangkalan lama Sungai Nyamuk, dan PLBN Sebatik.
Ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian khusus BNPP RI.
Yang pertama, keberadaan sejumlah rumah masyarakat yang masuk wilayah Malaysia, pasca pengukuran ulang, akibat pergeseran patok yang sudah disepakati kedua Negara serumpun ini.
Apalagi Malaysia memberikan batas waktu untuk pemindahan rumah rumah tersebut.
Yang kedua, akses jalan menuju Kantor Camat Sebatik Utara yang masuk wilayah Malaysia.
Dan ketiga, persoalan PLBN Sebatik yang belum dioperasikan.
Sementara ini, PLBN digunakan bongkar muat barang domestik, dan masalah tersebut akan dibahas di pusat.
“Jadi memang, pelabuhan PLBN ini kan Pelabuhan Internasional. Sementara masyarakat kita juga masih ada bongkar muat barang domestic. Kendalanya, pelabuhan internasional tidak bisa di gunakan domestic,’’ kata Makhruzi.
‘’Jadi kami sepakati bersama Wakil Gubernur Kaltara dan Wakil Bupati Nunukan, kita perbaiki pelabuhan lama Sungai Nyamuk untuk digunakan operasional domestic. Sementara PLBN Sebatik, tetap menjadi titik pemberangkatan dari Indonesia ke Malaysia,’’ tegasnya.
Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengapresiasi kunjungan BNPP RI ke Kabupaten Nunukan.
Seluruh catatan yang menjadi rekomendasi, juga akan menjadi atensi Pemda dalam proses penyelesaian dan percepatan pembangunannya.
” Terkait PLBN Sebatik, kami terus mendukung, dan mensupport. Begitu juga dengan masalah jalan baru menuju Kantor Camat Sebatik Utara, itu menjadi atensi kami di Kabupaten. Bagaimanapun, hal ini adalah dampak dari agreement atau kesepakatan RI – Malaysia, dan itu menjadi atensi kami juga,’’ kata Hermanus.
