NUNUKAN, infoSTI – Sulitnya lapangan pekerjaan di perbatasan RI – Malaysia, Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi protes para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Nunukan.
Salah satu poin yang dituntut oleh mahasiswa, adalah agar Pemda Nunukan, melakukan kerja sama dan perjanjian dengan puluhan perusahaan yang ada, untuk mengutamakan tenaga kerja lokal, juga memprioritaskan alumni alumni kampus Nunukan.
‘’Beberapa kawan kami masukkan lamaran kerja ke perusahaan tapi tidak menjadi pertimbangan. Kami yang lulusan kampus Nunukan saja sulit bekerja di daerah, bagaimana masyarakat yang pendidikannya tidak tinggi,’’ ujar salah satu Koordinator Aliansi Peduli Nunukan, Firman, dalam pertemuan rapat bersama DPRD Nunukan dan Disnaker beberapa hari lalu.
Aliansi Peduli Nunukan yang merupakan gabungan mahasiswa Nunukan bersama para alumni, meminta Pemda segera membuat MOU atau Perda terkait masalah ini, agar para pemuda Nunukan berkesempatan juga bekerja di daerahnya.
‘’Apa peran Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), dengan kondisi ini. Jangan mendiskreditkan kami yang lulusan kampus Nunukan seakan akan kualitasnya tidak sama dengan lulusan dari luar sana. Kami punya hak untuk bekerja di daerah kami juga,’’ tegasnya.
Kepala Disnaker Nunukan, Masniadi menjelaskan, Pemda Nunukan sudah berkali kali menjaring tenaga lokal dari even Job Fair yang diselenggarakan saban tahunnya.
Pemda juga sudah memiliki Perda yang mengakomodasi tenaga kerja lokal, melalui Perda Nunukan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
‘’Kami menjaring tenaga kerja lokal melalui job fair yang selalu kami buka setiap tahun. Tahun 2025 juga akan segera kita buka,’’ jawabnya.
Hanya saja, Masniadi mengakui bahwa sejauh ini, job fair baru bisa dilakukan di Kota Nunukan, belum bisa dilakukan di wilayah pedalaman.
Kendati demikian, siapapun orangnya, asalkan warga Nunukan sangat diterima untuk mengisi lowongan kerja yang disediakan saat job fair.
Tapi tentu saja keputusan akhir, kata dia, memang ada di perusahaan.
Karena perusahaan juga tentu mementingkan skill dan bakat, sehingga persaingan tentu akan sengit, khususnya untuk perusahaan pertambangan.
‘’Ada sekitar 138 perusahaan perkebunan, tambang, termasuk yang bergerak di bidang perkayuan membuka loker di job fair. Kami merekomendasikan warga lokal. Nanti ada tes dari pihak perusahaan, dan apakah lulus tidaknya, diterima tidaknya, kembali ke standar perusahaan,’’ jelasnya.
Bahkan untuk anak anak SMK, job fair membuka ruang lebar, dengan program Bursa Kerja Khusus (BKK).
Disnaker Nunukan sudah melebarkan ekspansi juga ke sejumlah perusahan di luar Kabupaten Nunukan.
Salah satunya dengan pabrik kertas PT Phoenix di Kota Tarakan.
‘’Kami juga menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan di Malaysia. Termasuk perusahaan jasa tenaga kerja. Bagi yang mau kerja di luar negeri, kami juga membuka peluang. Silahkan datang ke kantor, kita diskusi lebih jauh, seperti apa maunya, kita akan bantu,’’ kata Masniadi.
Perlu menjadi catatan, ada sejumlah perusahaan yang melakukan close project, sehingga mereka melakukan PHK karyawan cukup banyak.
Perlu komunikasi intens dengan Disnaker untuk tujuan kerja yang diminati, sehingga bisa mendapat rekomendasi pekerjaan yang layak dan ideal.
‘’Dan kami berharap anak anak Nunukan juga tidak takut kerja di luar daerahnya. Merantau itu membuka wawasan, menambah pengalaman dan menguatkan mental entrepreneur jika memang ingin berkembang,’’ kata dia.
Anggota DPRD Nunukan, Sadam Husein, meminta Disnaker lebih aktif berinovasi dalam menciptakan dan menjamin kerja bagi anak anak muda Nunukan.
Saat ini, Kaltara memiliki proyek raksasa, Proyek kawasan industri milik PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, di Kabupaten Bulungan.
‘’Kami DPRD berharap Disnaker Nunukan mencari formula agar anak anak Kaltara bisa masuk di proyek tersebut. Kita semua berjuang agar 70 persen tenaga kerja disana, diisi tenaga lokal,’’ saran Sadam.
Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) saat ini terus giat membangun dan berbenah guna mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia.
Negarapun, membangun kawasan industri raksasa di Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (PT KIKI) dibangun di lahan seluas 4.704 hektare (ha) dan PT KIPI dibangun seluas 24.782 ha.
KIPI dan KIKI akan dibangun untuk membantu pelabuhan umum (kargo umum, curah kering, curah cair), terminal khusus (aluminium), dan terminal khusus petrochemical (curah kering, curah cair, peti kemas).
Terdapat tiga perusahaan yang menjadi pengelola di kawasan industri, yakni PT KIPI, PT Indonesia Strategis Industri (ISI), dan PT Kayan Patria Propertindo (KPP).
