TANJUNG SELOR, infoSTI – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terus mematangkan persiapan untuk dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yang rencananya dimulai 2 Januari 2025 nanti.
Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong, juga telah menghadap Kemendagri, untuk membahas hasil uji coba MBG yang telah terlaksana di beberapa daerah di Kaltara, kendala, serta solusi untuk pemecahannya.
“Saat ini di Kaltara sudah terlaksana sosialisasi maupun uji coba MBG dibeberapa daerah. Seperti Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan juga Kota Tarakan, dimana semuanya berjalan dengan lancar,” ujar Togap saat rapat koordinasi bersama Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurist di Gedung H lantai 8 Kemendagri, Jakarta, Jumat (01/11/2024).
Togap menjabarkan, setiap daerah, khususnya di Kaltara, memiliki tantangan yang berbeda-beda, diantaranya permasalahan harga bahan pokok yang beragam, sehingga mempengaruhi nilai anggaran per paketnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Kemenko Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto, membanderol Rp 15.000 sebagai anggaran MBG per porsinya.
“Harga susu di Kabupaten Malinau, berbeda dengan di Kota Tarakan. Tetapi harga bahan pangan seperti sayur-sayuran, cenderung lebih murah. Maka yang logis, untuk di Kaltara, perpaket MBG, ialah kisaran harga Rp 20.000,” urainya.
Menanggapai hal tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Horas Maurits Pandjaitan, menekankan poin penting dalam menyukseskan program ini, adalah ketersediaan anggaran yang cukup.
Pemprov Kaltara, diharapkan dapat menggali potensi sumber dana, seperti bantuan keuangan provinsi, corporate social responsibility (CSR) perusahaan, ataupun pinjaman lunak dari BPR dan BPD, demi menutupi kekurangan anggaran MBG.
“Carikan sumber dana bantuan keuangan dari Provinsi. Mungkin diprioritaskan bantuan keuangan provinsi itu untuk daerah-daerah 3T,” sarannya.
Tak hanya terkait sumber dana, Horas mengingatkan pentingnya mempersiapkan regulasi yang matang dan pengawasan yang ketat, agar program yang menjadi salah satu program unggulan 100 hari pertama Presiden Prabowo Subianto, berjalan sesuai rencana.
“Dengan waktu yang tidak lama, harus jelas siapa yang bertanggungjawab, dan pertanggungjawaban dana tersebut,” pungkasnya.
Sumber Berita : Humas Pemprov Kaltara.
