TANJUNG SELOR, infoSTI – Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, meminta adanya sinkronisasi kebijakan antar pemerintah daerah.
Ini berkaitan dengan masalah perbedaan wilayah administrasi yang menjadi kendala bagi sebagian nelayan dan petambak di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendapatkan bantuan pemerintah
‘’Persoalan administrasi kependudukan, beda alamat domisili dan lokasi usaha, tidak semestinya membuat masyarakat kehilangan kesempatan memperoleh bantuan, terutama bagi nelayan dan petambak,’’ ujarnya, dalam rapat koordinasi bersama Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah 4 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (17/11/2026).
Ia mencontohkan, terdapat masyarakat yang memiliki KTP Kota Tarakan, tetapi lokasi tambak atau tempat usahanya, secara geografis berada di Kabupaten Bulungan.
Kondisi tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika masyarakat hendak mengakses bantuan sarana dan prasarana usaha dari pemerintah daerah.
‘’Diperlukan kesamaan persepsi, pemahaman dan koordinasi antardaerah agar persoalan batas administrasi tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ ujarnya lagi.
Supa’ad berharap, permasalahan ini dibahas secara konkret, sehingga ada kejelasan mekanisme penyaluran bantuan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi lintas wilayah.
‘’Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus tetap memperhatikan ketentuan dan kewenangan masing-masing daerah,’’ kata dia.
Jawaban KPK
Tim Korsup KPK RI megatakan, sebagai salah satu langkah penyelesaian persoalan lintas kewenangan, KPK mendorong penguatan koordinasi formal antarpemerintah daerah.
Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga dapat dimanfaatkan untuk menyelaraskan program dan kebutuhan masyarakat.
KPK juga mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pemerintah daerah dijalankan secara akuntabel.
Terlebih, dalam pengelolaan bantuan maupun penggunaan anggaran negara, terdapat sejumlah aspek hukum yang harus diperhatikan.
Di antaranya, potensi perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara, serta unsur kesengajaan atau niat jahat (mens rea) dalam suatu tindak pidana korupsi.











