JAKARTA, infoSTI – DPRD Kaltara, mengapresiasi Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, di Jakarta, yang sudah dapat merealisasikan pendapatan 92 persen dari target 2026 pada bulan ini.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, pasca kunjungan kerja ke Banhub Kaltara di Jakarta, dalam rangka evaluasi capaian PAD tahun 2026 yang bersumber dari pengelolaan aset daerah, Kamis (19/11/2026).
Nasir menjelaskan, Banhub menghasilkan pendapatan tahunan sekitar Rp 2,65 miliar, dari dua sumber. Masing masing,
- Rp1,9 miliar per tahun dari penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara, dan
- Retribusi pengelolaan mess, sebesar Rp750 juta per tahun.
“Keberhasilan Banhub mengelola aset pemerintah tersebut sangat membantu Pemprov Kaltara mengatasi keterbatasan fiskal daerah,” ujar Nasir, Jumat (20/11/2026).
Menurut Nasir, capaian pendapatan 92 persen dari target di bulan Oktober, memungkinkan realisasi pendapatan tahun 2026 menyentuh 100 persen.
Hal tersebut menunjukkan perkembangan positif, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ditengah keterbatasan anggaran, kita jangan hanya mengeluhkan kurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki, sebutnya.
Nasir meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus berinovasi menggali potensi pendapatan tanpa mengabaikan tugas pokok pelayanan publik kepada masyarakat.
“Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma, menyatakan pihaknya optimis target pendapatan dari pengelolaan aset di Jakarta akan mencapai 100 persen hingga akhir Desember 2026.
Untuk diketahui, Badan Penghubung, adalah perangkat daerah pemerintah provinsi yang berfungsi sebagai perwakilan daerah untuk koordinasi, komunikasi, fasilitasi, dan promosi kepentingan daerah.
Banhub bertugas menjembatani pemerintah provinsi dengan kementerian, lembaga negara, instansi lain, serta masyarakat perantauan di ibu kota.











