NUNUKAN, infoSTI – Fraksi PDIP di DPRD Nunukan memandang bahwa hadirnya Ranperda RP3KP dan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, merupakan langkah strategis dan visioner dari Pemkab Nunukan.
Jubir Fraksi PDIP, Saddam Husein mengatakan, kedua regulasi tersebut, memiliki korelasi langsung dengan pemenuhan hak dasar rakyat atas papan yang layak, sehat, dan bermartabat sebagaimana amanat konstitusi.
Namun, sebagai bentuk pengawasan dan tanggung jawab moral kepada rakyat, Fraksi PDIP menyampaikan beberapa catatan kritis, pertanyaan mendalam, serta saran konstruktif agar kedua Perda nantinya tidak sekadar menjadi macan kertas, melainkan benar-benar membumi, berpihak pada wong cilik, dan aplikatif di lapangan.
Ranperda RP3KP
- Di dalam nota penjelasan menyebutkan bahwa RP3KP merupakan payung perencanaan makro 20 tahun (2026–2046) yang mengatur hunian berimbang di kawasan perkotaan, perbatasan, industri, dan agropolitan di seluruh kecamatan.
‘’Fraksi PDIP meminta ketegasan komitmen pemerintah daerah agar alokasi anggaran dan program pembangunan perumahan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan Nunukan dan Sebatik saja. Tetapi juga menyentuh secara proporsional wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Krayan, Lumbis, dan Sembakung yang memiliki tantangan geografis serta biaya logistik tinggi,’’ ujar Saddam.
- Dalam materi muatan, disebutkan adanya kewajiban alokasi minimal 20% hunian vertikal pada kawasan strategis perkotaan.
Fraksi PDIP mempertanyakan sejauh mana kajian kesiapan daya dukung lingkungan, ketersediaan air bersih, dan kesesuaian budaya bermukim masyarakat lokal terhadap konsep hunian vertikal tersebut?
‘’Jangan sampai kebijakan ini justru menyulitkan pengembang lokal atau tidak diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah,’’ ujarnya lagi.
- Fraksi PDIP mendukung pelarangan pembangunan permukiman di sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan lindung gambut, hutan lindung, dan ekosistem mangrove.
‘’Namun kami mengingatkan, agar pemerintah daerah konsisten menegakkan aturan ini tanpa pandang bulu, baik terhadap masyarakat maupun korporasi/pengembang besar, serta memastikan adanya solusi relokasi yang manusiawi bagi warga yang sudah terlanjur bermukim di zona tersebut secara turun-temurun,’’ lanjutnya.
Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Fraksi PDIP mengingatkan karakteristik khas Kabupaten Nunukan yang memiliki banyak permukiman di atas air (waterfront) dan tepi air, sebaiknya opsi relokasi harus menjadi jalan terakhir (ultimum remedium).
‘’Apabila relokasi terpaksa dilakukan, pemda wajib menjamin ketersediaan lahan pengganti yang layak, akses terhadap mata pencaharian warga seperti nelayan dan petani rumput laut, serta mengedepankan dialog partisipatif tanpa tindakan represif,’’ katanya lagi.
Fraksi PDIP mendukung dorongan kemitraan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pelibatan kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Yang perlu jadi catatan, regulasi kemitraan CSR hendaknya dibuatkan regulasi yang mengatur mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana CSR tersebut.
‘’Terhadap larangan alih fungsi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) serta penjualan kaveling tanah matang tanpa rumah, kami meminta ketegasan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pengembang yang melanggar komitmen penyediaan fasilitas umum bagi warga,’’ kata Sadam.











