Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Tanggapi Usulan Dua Raperda Pemkab Nunukan, Fraksi KKN Ingatkan Azas Publisitas  

badge-check


					Jubir Fraksi KKN, Rian Antoni, membacakan pandangan fraksinya atas Raperda usulan Pemkab Nunukan, Selasa (17/11/2026). Dok.Taufik. Perbesar

Jubir Fraksi KKN, Rian Antoni, membacakan pandangan fraksinya atas Raperda usulan Pemkab Nunukan, Selasa (17/11/2026). Dok.Taufik.

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Nunukan, mengingatkan azas publisitas dalam merespon dua Raperda usulan Pemkab Nunukan yang dibacakan dalam rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).

Juru Bicara Fraksi KKN, Rian Antoni, mengatakan, dalam penyusunan sebuah Peraturan Daerah, ada satu hal yang paling penting, yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah yang menganut Asas publisitas.

Asas publisitas, adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap perbuatan hukum, perpindahan hak, atau pembebanan hak atas suatu benda (terutama benda tidak bergerak atau benda tertentu yang diatur undang-undang) harus didaftarkan atau diumumkan kepada masyarakat umum agar dapat mengikat pihak ketiga.

‘’Pemerintah wajib untuk mempublikasikan sebuah peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam sebuah wilayah,’’ ujarnya.

Terhadap Raperda RP3K Fraksi KKN memberikan sejumlah catatan.

  1. Kepastian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Banyak persoalan di tengah masyarakat muncul akibat pengembang tidak menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) tepat waktu atau membangun fasilitas yang tidak sesuai spesifikasi.

‘’Fraksi kami meminta agar Raperda ini mengatur secara tegas mekanisme pengawasan, kewajiban penyerahan PSU, pengelolaan drainase untuk mencegah banjir, pengelolaan persampahan, ketersediaan air bersih, serta sanksi administratif maupun hukum bagi pengembang yang abai,’’ ujar Rian.

  1. Aspek Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pengembangan kawasan permukiman wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Fraksi [Nama Fraksi] menyoroti pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sistem resapan air, serta standar bangunan tahan bencana agar kawasan permukiman yang tumbuh tetap aman, sehat, dan berwawasan lingkungan.

  1. Kepastian Hukum dan Kemudahan Implementasi.

‘’Kami berharap pembahasan Raperda ini pada tahap selanjutnya dapat merumuskan norma dan pasal-pasal yang operasional, tidak multitafsir, serta disertai target waktu penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaannya,’’ pintanya.

Terhadap Raperda Pencegahan serta Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh, Fraksi KKN juga memberikan tiga catatan.

  1. Pendekatan Humanis dan Partisipasi Masyarakat.

Penanganan permukiman kumuh, khususnya jika menyentuh skema peremajaan atau relokasi, sangat sensitif terhadap gejolak sosial. Fraksi kami menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan harus mengedepankan dialog, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat setempat, sehingga tidak memutus mata pencaharian maupun ikatan sosial warga yang terdampak.

  1. Skema Pembiayaan dan Sinergi Lintas Sektor.

Mengingat keterbatasan kemampuan APBD, penanganan kawasan kumuh memerlukan kolaborasi pendanaan yang terintegrasi. Kami meminta gambaran mengenai strategi Pemerintah Daerah dalam mensinergikan anggaran APBD dengan dana transfer pusat (APBN/DAK), APBD Provinsi, dana desa/kelurahan, serta kontribusi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).

  1. Keberlanjutan Pasca-Penanganan.

Banyak program penataan kawasan kumuh yang kembali menurun kualitasnya setelah proyek selesai akibat lemahnya pemeliharaan. ‘’Fraksi KKN mendorong agar Raperda ini mengatur peran kelembagaan masyarakat, seperti Pokja PKP atau kelompok swadaya masyarakat, dalam menjaga dan memelihara infrastruktur lingkungan yang telah dibangun,’’ tutup Rian.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial