Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Fraksi Gerindera Warning Tumpang Tindih Lahan Atas Usulan Raperda RP3KP dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh

badge-check


					Jubir Fraksi Gerindera, Musdalifah saat membacakan pandangan fraksi terhadap dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Jubir Fraksi Gerindera, Musdalifah saat membacakan pandangan fraksi terhadap dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Fraksi Gerindera di DPRD Nunukan, memberikan warning potensi tumpang tindih lahan kepada Pemkab Nunukan atas usulan dua Raperda yang dibacakan dalam sidang paripurna, Selasa (17/11/2026).

Masing masing, Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Juru Bicara Fraksi Gerindera, Siti Musdalifah, menyampaikan fraksinya memandang bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, sekaligus pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tertata dan berkelanjutan.

Kendati demikian, ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian.

  1. Sinkronisasi dengan Dokumen Tata Ruang dan Perencanaan Daerah.

Fraksi Gerindera menekankan agar substansi Raperda RP3KP ini selaras sepenuhnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD).

‘’Penyelarasan ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahan, alih fungsi lahan pertanian produktif secara tidak terkendali, maupun pembangunan di kawasan lindung dan rawan bencana,’’ ujar Musdalifah lagi.

  1. Keberpihakan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pembangunan perumahan, tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan komersial pengembang.

‘’Fraksi kami meminta penjelasan konkret mengenai skema pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk penerapan konsep hunian berimbang serta kemudahan akses pembiayaan dan perizinan,’’ lanjutnya.

  1. Penanganan Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Fraksi Gerindera mendorong agar Raperda ini memuat peta jalan (roadmap) yang terukur dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh serta pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

‘’Kami meminta data mutakhir terkait luasan kawasan kumuh di daerah kita serta strategi kolaborasi pendanaan antara APBD, APBN, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),’’ kata Musdalifah.

Sementara terkait Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemrukiman Kumuh, sejumlah catatan yang direkomendasikan adalah,

  1. Validitas Data dan Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh (SK Kumuh)

Fraksi Gerindera meminta penjelasan mengenai pemutakhiran data luas kawasan kumuh di Kabupaten Nunukan saat ini, berikut klasifikasi tingkat kekumuhannya (kumuh ringan, sedang, atau berat).

‘’Kami menekankan agar indikator penetapan lokasi dalam Raperda ini mengacu secara ketat pada tujuh indikator teknis, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran,’’ kata Musdalifah.

  1. Strategi Pencegahan sebagai Langkah Hulu

Fraksi Gerindera, memandang bahwa aspek pencegahan jauh lebih murah dan efektif dibandingkan penanganan saat kawasan sudah telanjur padat dan kumuh.

Fraksi Gerindera, meminta ketegasan regulasi terkait pengawasan dan pengendalian pertumbuhan permukiman baru, penegakan aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta larangan mendirikan bangunan di atas sempadan sungai, kawasan lindung, pesisir, maupun lahan milik pemerintah.

  1. Pola Penanganan Peningkatan Kualitas dan Kepastian Status Lahan

Dalam upaya peningkatan kualitas, baik melalui pemugaran, peremajaan, maupun pemukiman kembali, sering kali pemerintah terkendala oleh status kepemilikan lahan yang tidak jelas atau berstatus ilegal.

‘’Fraksi Gerindera mempertanyakan bagaimana skema hukum yang disiapkan dalam Raperda ini untuk mengatasi persoalan legalitas lahan masyarakat tanpa mengabaikan hak-hak dasar warga serta asas keadilan social,’’ tuntas Musdalifah.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial