NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, mengusulkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP, serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada Rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).
Usulan tersebut, mendapat tanggapan beragam dan memunculkan sejumlah pertanyaan yang masih butuh penjelasan mendetail agar maksud dan tujuan Raperda bisa difahami masyarakat secara umum.
Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Andi Fajrul Syam, meminta Pemerintah Daerah menjawab sejumlah pertanyaan sebagai materi pembahasan lebih lanjut.
Pertama, di kecamatan dan kawasan mana kebutuhan paling mendesak, berapa keluarga terdampak, dan kapan data terakhir diperiksa?
‘’Lampirkan peta, data dasar, dan metode penetapan prioritas. Jelaskan selisih 12,50 hektare pada Naskah Akademik kawasan kumuh dan hasil penyandingan dengan SK serta survei terkini,’’ ujarnya.
Kedua, apa dasar alokasi minimal 20 persen hunian vertikal, apa satuan penghitungnya, dan berapa biaya hunian yang akan ditanggung keluarga sasaran? Sertakan kajian keterjangkauan dan penjelasan penyelarasan RP3KP dengan RTRW, RPJPD, dan RPJMD yang berlaku.
Ketiga, berapa biaya tahap awal, program mana yang telah memiliki sumber pembiayaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serta pemeliharaan? Sertakan target tiga tahun pertama, dengan target tahunan dan indikator hasil yang dapat diperiksa.
Keempat, bagaimana warga mengoreksi data yang keliru, siapa yang memeriksa, kapan warga mendapat jawaban, dan bagaimana Pemda menangani kasus mendesak selama pembaruan diproses?
‘’Sertakan rancangan alur pengaduan, verifikasi sosial dan teknis, keberatan, dan penyampaian hasil kepada warga,’’ lanjutnya.
Kelima, di lokasi mana Pemda mengusulkan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali, serta atas dasar apa pilihannya?
‘’Sertakan penilaian tujuh indikator, status lahan, risiko bencana, dan rencana perlindungan warga bila pemindahan diperlukan,’’ katanya lagi.
Keenam, pasal mana yang menjamin seluruh kewajiban tersebut, apa yang perlu diatur lebih lanjut, dan kapan aturan pelaksana serta perangkat pengawasannya siap?
Andi Fajrul melanjutkan, Fraksinya meminta matriks tanggapan yang memasangkan setiap persoalan dengan usulan pasal, pelaksana, tenggat, dan indikator. Masukan warga terdampak serta tanggapan Pemda perlu dicatat dalam pembahasan,.
‘’Sikap terhadap persetujuan akhir akan ditentukan setelah Pemerintah Daerah menyerahkan jawaban dan data yang dapat diuji, serta hasil pembahasan menjamin ketepatan sasaran, pembiayaan yang realistis, dan perlindungan warga,’’ tutupnya.











