Menu ✖

Mode Gelap
PBFI Nunukan Bawa Pulang 1 Medali Emas, 2 Medali Perak dan 1 Perunggu dari Porprov Kaltara 2026 Banhub Hasilkan Pendapatan Tahunan Rp 2,65 Miliar, Muhammad Nasir : Contoh Aset Daerah yang Dikelola Secara Produktif Anjungan Kaltara Berdiri di TMII Jakarta, Nasir Berharap Bisa Menjadi Promosi Wajah Kaltara Hingga Internasional Anggota DPRD Kaltara Rismanto Berharap Monitoring yang Dilakukan Pemprov Bisa Menjangkau Wilayah Pelosok Gedung SMAN 3 Nunukan Telan APBD Kaltara Rp 11,4 Miliar, Rismanto Berharap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perbatasan Supa’ad Meminta KONI Segera Petakan Atlet Beprestasi di Porprov Kaltara II Untuk Persiapan Menuju PON

Advertorial

Usulan Raperda RP3K dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh, Fraksi Nasdem Minta Data Perinci Kawasan Prioritas

badge-check


					Jubir Fraksi Nasdem, Andi Fajrul saat membacakan pandangan Fraksinya atas dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, pada sidang paripurna, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy. Perbesar

Jubir Fraksi Nasdem, Andi Fajrul saat membacakan pandangan Fraksinya atas dua Raperda usulan Pemkab Nunukan, pada sidang paripurna, Selasa (17/11/2026). Dok.Edy.

NUNUKAN, infoSTI – Pemkab Nunukan, Kalimantan Utara, mengusulkan Ranperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP, serta Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pada Rapat Paripurna, Selasa (17/11/2026).

Usulan tersebut, mendapat tanggapan beragam dan memunculkan sejumlah pertanyaan yang masih butuh penjelasan mendetail agar maksud dan tujuan Raperda bisa difahami masyarakat secara umum.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Andi Fajrul Syam, meminta Pemerintah Daerah menjawab sejumlah pertanyaan sebagai materi pembahasan lebih lanjut.

Pertama, di kecamatan dan kawasan mana kebutuhan paling mendesak, berapa keluarga terdampak, dan kapan data terakhir diperiksa?

‘’Lampirkan peta, data dasar, dan metode penetapan prioritas. Jelaskan selisih 12,50 hektare pada Naskah Akademik kawasan kumuh dan hasil penyandingan dengan SK serta survei terkini,’’ ujarnya.

Kedua, apa dasar alokasi minimal 20 persen hunian vertikal, apa satuan penghitungnya, dan berapa biaya hunian yang akan ditanggung keluarga sasaran? Sertakan kajian keterjangkauan dan penjelasan penyelarasan RP3KP dengan RTRW, RPJPD, dan RPJMD yang berlaku.

Ketiga, berapa biaya tahap awal, program mana yang telah memiliki sumber pembiayaan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan serta pemeliharaan? Sertakan target tiga tahun pertama, dengan target tahunan dan indikator hasil yang dapat diperiksa.

Keempat, bagaimana warga mengoreksi data yang keliru, siapa yang memeriksa, kapan warga mendapat jawaban, dan bagaimana Pemda menangani kasus mendesak selama pembaruan diproses?

‘’Sertakan rancangan alur pengaduan, verifikasi sosial dan teknis, keberatan, dan penyampaian hasil kepada warga,’’ lanjutnya.

Kelima, di lokasi mana Pemda mengusulkan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali, serta atas dasar apa pilihannya?

‘’Sertakan penilaian tujuh indikator, status lahan, risiko bencana, dan rencana perlindungan warga bila pemindahan diperlukan,’’ katanya lagi.

Keenam, pasal mana yang menjamin seluruh kewajiban tersebut, apa yang perlu diatur lebih lanjut, dan kapan aturan pelaksana serta perangkat pengawasannya siap?

Andi Fajrul melanjutkan, Fraksinya meminta matriks tanggapan yang memasangkan setiap persoalan dengan usulan pasal, pelaksana, tenggat, dan indikator. Masukan warga terdampak serta tanggapan Pemda perlu dicatat dalam pembahasan,.

‘’Sikap terhadap persetujuan akhir akan ditentukan setelah Pemerintah Daerah menyerahkan jawaban dan data yang dapat diuji, serta hasil pembahasan menjamin ketepatan sasaran, pembiayaan yang realistis, dan perlindungan warga,’’ tutupnya.

Facebook Comments Box

Trending di Advertorial