NUNUKAN, infoSTI – Perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter atau sambungan listrik gratis, dipertanyakan dalam Reses Anggota DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, Minggu (15/11/2026).
Sebelumnya, masyarakat di Pulau Sebatik, telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Katara. Sehingga masyarakat menunggu tindak lanjut dari masalah tersebut.
Data Usulan Sudah Masuk ke Pemerintah Pusat
Menanggapi pertanyaan masyarakat, Nasir menjelaskan data usulan masyarakat yang dihimpun oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, saat ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk diproses melalui mekanisme program yang tersedia.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltara ini,, penyampaian data ke pemerintah pusat merupakan langkah penting, tetapi belum menjadi jaminan bahwa seluruh usulan akan langsung disetujui.
Masih terdapat tahapan verifikasi, penentuan calon penerima, serta penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, Nasir menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan agar usulan masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Nunukan dan wilayah Sebatik, tidak kehilangan momentum dalam proses pembahasan program tahun 2027.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Masyarakat butuh transparansi informasi
Perjuangan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis, membutuhkan keseriusan dan koordinasi lintas pemerintahan.
Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, membuat dukungan program pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita berharap pada tahun anggaran 2027 program ini bisa mendapatkan dukungan pemerintah pusat. Tetapi harapan itu harus disertai langkah nyata. Pemerintah daerah harus aktif mengawal, berkoordinasi, dan memastikan data usulan kita benar-benar diproses,” jelas Nasir.
Nasir juga meminta Pemprov Kaltara memberikan update informasi perkembangan program kepada masyarakat, agar warga yang telah terdata tidak terus-menerus bertanya tanpa memperoleh kejelasan.
“Kalau masih dalam proses, masyarakat perlu diberi penjelasan. Kalau ada kekurangan data, segera dilengkapi. Kalau masih menunggu penetapan anggaran pusat, sampaikan secara terbuka. Intinya, jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa informasi,” katanya.











