NUNUKAN, infoSTI – Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur, mendesak Pemerintah RI, segera membangun Gedung Rehabilitasi untuk penyalahguna/pecandu narkoba di Kaltara.
Sejauh ini, Kalimantan Utara belum memiliki gedung rehabilitasi narkoba, sementara kasus narkoba di Kaltara, menjadi kasus paling dominan.
Bagi penyalahguna narkoba, mereka memiliki hak untuk rehabilitasi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika memang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
‘’Lapas Nunukan itu 80 persen lebih kasus narkoba. Nunukan yang merupakan perbatasan RI – Malaysia, dikenal luas sebagai jalur sutra narkoba. Ada para penyalahguna narkoba yang mau menggunakan hak rehabnya, harus ke Tanah Merah, Kaltim, atau Baddoka, Makassar. Itu jauh dan biayanya tak murah,’’ ujar Mansur, Jumat (13/11/2026).
Media massa dan media social di Nunukan selalu dipenuhi berita penangkapan narkoba. Entah itu di Pulau Sebatik, Nunukan kota, dan wilayah lain yang memiliki banyak jalur tikus. Dan puncaknya, terjadi amuk massa di pedalaman Lumbis.
Masyarakat adat yang geram dengan adanya aktifitas peredaran gelap narkoba, bersatu membongkar rumah pengedar narkoba.
‘’Pada dasarnya Nunukan sudah masuk darurat narkoba. Tapi perlu diingat juga, tidak semua pemain narkoba itu pengedar. Ada penyalahguna, pecandu, pengedar dan kurir, sehingga ada yang berhak secara hukum untuk menjalani rehabilitasi,’’ jelas Mansur.
Kendati demikian, jelas Mansur, pelaksanaan rehabilitasi harus memenuhi syarat dan melalui mekanisme tertentu.
Diantaranya, jelas bukan pengedar, atas dasar rekomendasi Tim Asessmen Terpadu (TAT). Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011, rehabilitasi dapat dijatuhkan jika tertangkap tangan dengan barang bukti pemakaian tertentu (misalnya sabu di bawah 1 gram) dan hasil tes laboratorium positif.
‘’Kita sering mendengar pemaparan BNN, yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang membutuhkan pengobatan (rehabilitasi), bukan pelaku kejahatan biasa. Memenjarakan pemakai, justru berisiko memperparah kecanduan karena mereka bisa terpapar jaringan peredaran gelap di dalam Lapas. Masalahnya, Kaltara belum ada gedung untuk itu. Ini tugas Pemerintah untuk merealisasikan ini,’’ tegas Mansur.
Ia menambahkan, gedung atau pusat rehabilitasi pecandu narkoba, sangat penting karena berfungsi sebagai tempat pemulihan yang menyelamatkan jiwa, bukan sekadar memberikan hukuman.
Bagaimanapun, seorang pecandu membutuhkan tempat aman untuk menjalani proses detoksifikasi (membersihkan zat berbahaya dari tubuh) serta pengobatan gejala sakau di bawah pengawasan tenaga medis profesional.
Mereka butuh pengobatan medis dengan rehabilitasi sosial, konseling psikologis, serta pembinaan spiritual agar pasien tidak mudah kambuh (relapse).
Saat rehab, pasien akan dibantu psikolog untuk memperbaiki hubungan yang rusak dengan keluarga dan melatih mereka kembali percaya diri untuk berinteraksi di tengah masyarakat.
Sehingga setelah pelatihan keterampilan dan bimbingan moral, pecandu dipersiapkan untuk menjadi individu yang produktif dan tidak kembali terjerat lingkaran narkoba maupun kriminalitas.
‘’Penjara sering kali tidak efektif bagi penyalahguna narkoba. Keberadaan pusat rehab mendukung pendekatan yang lebih humanis sesuai amanat Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana korban penyalahgunaan berhak mendapatkan pengobatan,’’ tutup Mansur.
