NUNUKAN, infoSTI – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, membahas dugaan kriminalisasi tiga warga Adat Dayak Kenyah, masing masing, Kuleh Besan, Lawai dan Oktoris Ngang oleh PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI), Kamis (12/11/2026), menguak fakta dugaan arogansi aparat Polda Kaltara yang dituding menjadi ‘beking perusahaan’.
Dugaan tersebut, dituturkan oleh Panglima Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan, Wilayah Kaltara, Agustinus Amos, selaku penasehat hukum ketiga warga adat tersebut diatas.
‘’Selama ini, PT BSI juga kerap berlaku arogan terhadap warga yang memanen buah sawit. Beberapa kasus, aparat menyita kendaraan warga. Keberadaan barang sitaan, bahkan tak pernah jelas hingga saat ini,’’ ujarnya.
Arogansi perusahaan yang memanfaatkan aparat bersenjata juga diamini Ketua Lembaga Adat Kenyah, Desa Sekaduyan Taka, Widi Incau.
Ia menuturkan, masyarakat resah dengan keberadaan aparat bersenjata yang mengawal pihak perusahaan memanen sawit.
Di sisi lain, warga kerap dituduh mencuri buah sawit, sementara sampai hari ini, belum ada batas detail atau patok yang menjadi penanda batas lahan HGU PT BSI.
Ia meminta perusahaan menyudahi provokasi yang dilakukan. Dan sudah seyogyanya PT BSI mencabut laporan di Polda Kaltara, juga mengembalikan kendaraan para tersangka.
‘’Kami semua meminta penarikan aparat bersenjata lengkap. Mereka datang tak pernah melapor ke pihak pemerintah desa, padahal kalau melapor, Lembaga Adat siap bekerja sama demi ketenteraman bersama,’’ kata Incau.
Jawaban Polisi
Menanggapi penuturan para Ketua Adat, Kabag Ops Polres Nunukan, AKP Muhammad Aris Kelana Putra, mengakui secara jujur ia bingung hendak menjelaskan seperti apa.
Seluruh proses mulai penyelidikan hingga penyidikan, dilakukan Polda Kaltara, tanpa melibatkan Polres Nunukan.
‘’Jujur saya bingung mau sharing apa. Memang banyak cerita saya dengar masalah penangkapan kurang baik, penyitaan tak sesuai prosedur dan sebagainya. Disini saya imbau, jangan ragu laporkan,’’ ujar Aris.
Ia menegaskan, Institusi Polri sedang berbenah. Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.
Bahkan Kapolri telah menegaskan komitmen bahwa tidak ada perwira maupun anggota yang kebal hukum. Oknum yang terbukti melanggar dihadapkan pada sanksi kode etik, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), hingga proses peradilan pidana umum.
‘’Kita saksikan sendiri, bahkan Perwira Tinggi Polri tetap diproses hukum. Saya akui, instansi kami banyak orang, jujur, tak semua merah putih,’’ imbuhnya.
Ia kembali mengingatkan kepada masyarakat, jika memang mengalami atau melihat kejanggalan dalam proses penegakan hukum, atau kelalaian petugas di lapangan, tak perlu ragu untuk melapor.
‘’Saya persilahkan melapor kalau memang kejadiannya (seperti diutarakan) terjadi. Jangan sampai kejadian itu menjadi selentingan bahasa tidak enak, akhirnya kami yang kena imbas di Nunukan,’’ tegasnya.
Kronologis kasus
Diberitakan, Perusahaan Kelapa Sawit, PT Bumi Seimanggaris Indah (BSI,) melaporkan tiga warga adat Dayak Kenyah, yaitu, Kuleh Besan, Lawai dan Oktoris Ngang, atas dugaan pencurian buah kelapa sawit dan penyerobotan lahan ke Polda Kaltara.
Total keseluruhan area yang dikaitkan dengan klaim atau penguasaan oleh ketiganya, mencapai 265,13 Ha, menurut data PT BSI.
Tindakan yang diklaim sebagai kriminalisasi warga adat ini membuat eskalasi memanas. Kedua pihak sama sama keukeuh mengeklaim lahan tersebut milik mereka.
Kasus inipun membesar dan mendapat respon dari Lembaga Adat Dayak di Nunukan. Mereka mendatangi Gedung DPRD Nunukan pada Kamis (12/11/2026) untuk menggelar Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Nunukan, Kornalius Tadem, meminta anggota DPRD Nunukan memfasilitasi penyelesaian kasus yang terlanjur menjadi perkara pidana di Polda Kaltara ini.
‘’Kami menghormati hukum Negara dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, penyelesaian terhadap persoalan yang melibatkan warga adat, hendaknya tetap membuka ruang dialog dan musyawarah, dengan memperhatikan nilai nilai adat, perdamaian, keadilan, serta kehormatan para pihak,’’ ujarnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Andi Muliyono, bersama Ketua Komisi 3, Rian Antoni.
Kornalius menegaskan, DAD meminta PT BSI membuka ruang penyelesaian bersama diluar proses hukum, serta mencabut laporan dugaan pencurian dan penyerobotan lahan.
Permintaan ini juga sudah dilayangkan secara resmi melalui surat Nomor 001/DAD-KAB.NNK/X/2026 tanggal 2 Oktober 2026 perihal permohonan penyelesaian secara adat dan pencabutan laporan terhadap warga adat dayak, kepada PT BSI.
‘’Kami berharap, kasus yang berlarut dan mengorbankan warga Dayak, segera ada titik terang. Tidak terus berlarut, dan status tersangka tiga warga adat, segera dipulihkan,’’ kata Kornalius.
Sementara itu, Manager Umum PT BSI, Wilfrid menegaskan, perusahaan selalu menghormati masyarakat adat, menjunjung tinggi nilai nilai adat, serta hak dan kepentingan adat yang sah sesuai hukum.
PT BSI, tidak bermaksud meniadakan peranan lembaga adat ataupun menutup ruang dialog untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat.
‘’Kami tegaskan, perkara yang saat ini dilaporkan merupakan persoalan yang melibatkan pihak dan objek tertentu. Tidak serta merta diposisikan sebagai konflik antara PT BSI dengan masyarakat adat Dayak secara keseluruhan. Pokok permasalahannya harus dinilai berdasarkan tindakan masing masing pihak, dokumen yang relevan serta fakta yang dapat dibuktikan,’’ jawabnya.
Wilfrid sekaligus menanggapi permintaan DAD untuk mencabut laporan bagi, Kuleh, Lawai dan Oktoris.
Ia mengatakan, perusahaan menghormati permintaan DAD Kabupaten Nunukan untuk membuka ruang penyelesaian secara damai.
‘’Namun perusahaan belum dapat menyetujui permintaan pencabutan laporan hanya berdasar permintaan kelembagaan,’’ kata dia.
Statemen ini, didasari pada perkara yang sedang berjalan di Polda Kaltara. Menimbang hal tersebut, PT BSI mengusulkan agar DAD berkoordinasi dengan Polda Kaltara untuk mediasi ataupun dialog.
‘’Ini dimaksudkan untuk menjaga agar dialog berjalan tertib, tidak menimbulkan kesimpangsiuran mengenai status perkara, serta tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan,’’ kata Wilfrid.
